BGN Wajibkan Seluruh Kepala SPPG Punya Media Sosial: Masyarakat Berhak Cek Kandungan Gizi dan Harga

Pekanbaru - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sonjaya, menegaskan pentingnya disiplin standar operasional prosedur (SOP) dan transparansi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat rapat konsolidasi bersama Kepala SPPG dan mitra yayasan se-Riau di Ballroom Hotel Premier Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).

Soni mengatakan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di setiap tahapan, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Ia mengingatkan bahwa kejadian menonjol di lapangan umumnya terjadi akibat kelalaian dalam mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan tugas Kepala SPPG berjalan sesuai yang diharapkan. Semua tahapan sudah memiliki SOP yang jelas, sehingga harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menuturkan kembali ketentuan anggaran program MBG, yakni Rp15.000 per porsi untuk sasaran umum dan Rp13.000 per porsi bagi kelompok kecil seperti balita dan anak taman kanak-kanak. Transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu poin penting. 

BGN turut mewajibkan seluruh Kepala SPPG memiliki media sosial sebagai sarana informasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui menu harian, bahan yang digunakan, harga bahan, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG wajib terbuka. Masyarakat berhak mengetahui hari ini memasak apa, bahan apa yang digunakan, berapa harganya, dan bagaimana kandungan gizinya,” tegasnya.

Soni juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai aktif berkolaborasi dengan SPPG dan mitra yayasan. Target pembangunan SPPG di Riau, katanya. Di proyeksikan mencapai 800 unit. Saat ini, sebanyak 633 titik telah berdiri dan sisanya masih dalam proses. 

BGN, lanjutnya, telah menutup portal pendaftaran SPPG baru secara nasional. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan di kecamatan tertentu, pemerintah daerah diminta mengajukan surat resmi melalui bupati atau wali kota untuk diverifikasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekda Riau Syahrial Abdi mengatakan sebanyak 633 SPPG telah beroperasi di Riau dari target 677 unit yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa. Program tersebut turut didukung 25.035 relawan yang aktif dalam pelaksanaannya.