Latest Posts

Wakil Bupati Kampar Resmi Buka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri 2026

Mon, 13 Jul 2026 18:34:06 +0700

Lipat Kain – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 yang mempertemukan tim-tim dari seluruh desa se-Kecamatan Kampar Kiri. Kegiatan tersebut dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Kenegerian Lipat Kain, Senin (13/07/2026).

Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan disambut antusias oleh masyarakat serta para peserta yang akan berlaga. Turnamen ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan olahraga sepak bola di tingkat kecamatan setelah cukup lama tidak kembali diselenggarakan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Camat Kampar Kiri Sri Nuryani, S.ST, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Helmi, S.H., M.H., unsur Forkopimcam, kepala desa, lurah, ninik mamak, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Turnamen Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 dapat kembali digelar.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen ini. Dengan semangat kebersamaan yang kuat, turnamen yang sudah cukup lama tidak dilaksanakan akhirnya dapat kembali digelar pada tahun 2026 ini,” ujar Misharti.

Ia berharap turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan dan persaudaraan antar desa di Kecamatan Kampar Kiri.

Kepada seluruh peserta, Wakil Bupati juga mengucapkan selamat bertanding dan mengingatkan agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.

“Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Tunjukkan kemampuan terbaik, namun tetap jaga sportivitas, saling menghormati, dan jadikan turnamen ini sebagai wadah mempererat persaudaraan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Misharti juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus memberikan pelayanan dan pembangunan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga yang mampu melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi.

Sementara itu,Anggota DPRD Kampar Eko Sutrisno menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya Turnamen Camat Cup Kampar Kiri yang pertama. Menurutnya, pelaksanaan turnamen tersebut merupakan sebuah terobosan positif dari Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Plt. Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani, S.ST, menjelaskan bahwa Turnamen Sepak Bola Camat Cup Kampar Kiri Tahun 2026 resmi dimulai pada 13 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 3 Agustus 2026. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan lancar, aman, tertib, serta menjadi hiburan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kampar Kiri.

Pemprov Riau dan Kementerian ATR/BPN Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Ulayat

Fri, 10 Jul 2026 14:34:21 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menerima audiensi Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Bidang Reforma Agraria sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program strategis pertanahan di daerah. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Jumat (10/7/2026), membahas berbagai isu pertanahan yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi progres program sertifikasi tanah ulayat di Provinsi Riau serta memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan legalitas aset masyarakat adat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan konflik pertanahan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian ATR/BPN RI terhadap berbagai program strategis pertanahan di Provinsi Riau. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau mendukung percepatan program sertifikasi tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Selain memberikan kepastian hukum, program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan yang selama ini masih terjadi di sejumlah wilayah.

"Kami menyambut baik koordinasi dan sinergi yang terus dibangun oleh Kementerian ATR/BPN RI bersama Pemerintah Provinsi Riau. Program sertifikasi tanah ulayat merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas hak masyarakat adat sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat," tutur SF Hariyanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN RI Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait berbagai program strategis di bidang pertanahan dan reforma agraria. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara komprehensif.

"Kami melakukan koordinasi dan sinergi terkait beberapa program dari Kementerian ATR/BPN RI yang menjadi atensi bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah persoalan pembatalan sertifikat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang perlu terus dikoordinasikan bersama pemerintah daerah," terang Rezka.

Ia menjelaskan, selain persoalan di kawasan TNTN, pihaknya juga membahas perkembangan pelaksanaan program sertifikasi, sosialisasi administrasi pertanahan, serta pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Riau. Program tersebut dinilai penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan mencegah munculnya persoalan pertanahan di masa mendatang.

"Kami juga menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau mengenai progres pelaksanaan program di empat kabupaten yang telah kami lakukan. Ke depan, kami mendorong percepatan sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tanah ulayat agar potensi sengketa dan konflik pertanahan di tengah masyarakat dapat diminimalkan," pungkasnya.

Plt Gubri Lepas Capaska Asal Riau Menuju Jakarta

Mon, 13 Jul 2026 14:33:03 +0700

PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto melepas secara resmi dua Calon Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Capaska) Tingkat Pusat asal Riau. Pelepasan berlangsung di Kediaman Gubernur Riau, Senin (13/7/2026).

Dua pelajar terbaik Riau yang terpilih tahun ini adalah Rizqy Aditya Siregar dari MAN Insan Cendekia Kabupaten Siak dan Arifa Rahma Maulydha dari SMAN 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya, SF Hariyanto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kedua Capaska. Ia menyebut terpilihnya Rizqy dan Arifa merupakan prestasi luar biasa yang mengharumkan nama Provinsi Riau di tingkat nasional.

"Di bahu kalian ada amanah besar untuk menjaga kehormatan dan nama baik Riau. Prestasi ini sangat membanggakan, karena tak semua orang bisa mendapatkan posisi ini," kata SF Hariyanto.

Plt Gubri juga berpesan agar keduanya menjaga kesehatan, kemantapan mental, serta tidak meninggalkan ibadah selama menjalankan tugas di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya menampilkan karakter masyarakat Riau yang dikenal berintegritas, berdisiplin tinggi, serta santun berbudaya.

"Saya percaya kalian dapat menjadi contoh untuk generasi muda lainnya. Tetap berlatih, siapkan fisik dan mental, serta jangan lupa menjalankan ibadah," pesannya.

SF Hariyanto menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau akan terus mendukung dan mendoakan agar keduanya dapat menjalankan tugas dengan baik hingga upacara 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Ia juga berharap pengalaman ini dapat menjadi motivasi bagi pelajar lain di Riau untuk terus berprestasi.

Rizqy dan Arifa dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Selasa (14/7/2026) pagi. Setibanya di Jakarta, keduanya akan bergabung dengan 76 calon paskibraka lainnya yang merupakan perwakilan dari 38 provinsi se-Indonesia.

Selama di Jakarta, para Capaska akan menjalani pemusatan latihan intensif yang dipimpin oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mereka akan dipersiapkan secara fisik, mental, baris-berbaris, hingga tata upacara kenegaraan.

Puncaknya, Rizqy dan Arifa bersama 74 Capaska lainnya akan bertugas mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Wawako Pekanbaru Hadiri Upacara Peringatan Bhayangkara ke-80, Tegaskan Perkuat Sinergitas

Wed, 01 Jul 2026 14:31:57 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 yang digelar di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu (1/7/2026).

Upacara yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" tersebut berlangsung khidmat dan dipimpin Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta, sebagai inspektur upacara.

Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 0301/Pekanbaru, Kolonel Inf Ikhsanudin, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, Forkopimda, serta para pejabat utama Polresta Pekanbaru.

Usai upacara, Wawako menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, dan semakin dicintai masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," katanya.

Menurutnya, sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah kota dan Polri khususnya Polresta Pekanbaru harus terus dijaga dan diperkuat karena menjadi kunci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Muharman Arta mengajak seluruh personel menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan humanis dan penegakan hukum berkeadilan.

"Jaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang berkeadilan, serta menunjukkan bahwa menjadi anggota Polri merupakan bentuk pengabdian tulus kepada bangsa dan negara," tegas Kapolresta.

Rangkaian upacara meliputi penghormatan pasukan, pemeriksaan pasukan, pengucapan Tribrata, pembacaan amanat, menyanyikan Andika Bhayangkari dan Himne Polri, hingga foto bersama.

Siap Pecahkan Rekor MURI, Pemko Gelar 12.000 ASN Mengaji Tutup Kegiatan HUT ke-242 Pekanbaru

Fri, 03 Jul 2026 14:02:26 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menggelar ASN Mengaji di Masjid Agung An-Nur Kota Pekanbaru, Sabtu (4/7/2026) malam. Agenda ini akan menjadi penutup dari rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-242 Pekanbaru.

Plh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Syamsuwir, mengatakan Pemko Pekanbaru juga menargetkan agar agenda ini kembali memecahakan Rekor MURI. Dimana, ada sekitar 12.000 ASN Pemko Pekanbaru yang akan berpartisipasi dalam pengajian tersebut.

"Kita menargetkan ASN Mengaji untuk memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan peserta ASN terbanyak se-Indonesia. Ada 12.000 ASN akan ikut mengaji di agenda ini," ujarnya usai memimpin rapat persiapan ASN mengaji di ruang rapat MPP Pekanbaru, Jumat (3/7/2026).

Ia menjelaskan, belasan ribu ASN tersebut akan membacakan surah Al-Mulk. Kemudian, agenda ajan ditutup dengan tabligh akbar bersama Ustadz Das'ad Latif.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru sudah mematangkan persiapan yang diperlukan. Masyarakat juga diundang untuk dapat menyaksikan agenda ini secara terbuka.

"Kegiatannya dimulai setelah mahgrib, dan kami perkirakan ribuan masyarakat akan datang menyaksikan acara ini. Kita sudah matangkan semua persiapan dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait keamanan, lalulintas dan sebagainya," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Raih Rekor MURI, 9.184 ASN Serentak Baca Surah Al-Mulk di Masjid An Nur

Sun, 05 Jul 2026 14:01:35 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) atas rekor pembacaan Surah Al-Mulk oleh aparatur sipil negara (ASN) terbanyak di Indonesia. Sebanyak 9.184 ASN mengikuti pembacaan Surah Al-Mulk secara serentak di halaman Masjid An Nur.

"Pada malam ini kita menjadi saksi sekaligus pelaku dari sebuah kegiatan yang luar biasa, yakni pembacaan Surah Al-Mulk oleh ASN terbanyak di Indonesia. Target awal yang ditetapkan panitia sebanyak 5.000 ASN. Namun, jumlah peserta yang tercatat mencapai 9.184 ASN," kata Perwakilan MURI Andre Purwandono, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap rekor tersebut tidak sekadar menjadi pencapaian seremonial, melainkan menjadi ikhtiar bersama agar Kota Pekanbaru semakin maju, sejahtera, aman, dan semakin dicintai masyarakatnya.

Sebagai bentuk apresiasi, MURI menyerahkan piagam penghargaan dan medali rekor kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Pekanbaru atas keberhasilan tersebut.

"Saya juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemko Pekanbaru dan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pembacaan Surah Al-Mulk sebagai ungkapan rasa syukur pada peringatan Hari Jadi ke-242 Pekanbaru," ujar Andre.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengungkapkan, gagasan untuk memecahkan rekor MURI melalui pembacaan Surah Al-Mulk berasal dari istrinya, Sulastri. Rangkaian Hari Jadi ke-242 Pekanbaru tahun ini ditutup dengan tabligh akbar yang mengedepankan kegiatan bernilai religius dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Tahun ini, seperti tahun sebelumnya, kami tidak memperbanyak kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran. Kami memilih kegiatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam," katanya.

Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Ustaz Da'as Latif yang bersedia hadir dan memberikan tausiah di hadapan ribuan masyarakat Pekanbaru. Pemilihan Surah Al-Mulk memiliki makna mendalam sebagai pengingat bahwa seluruh kekuasaan, jabatan, dan amanah merupakan milik Allah SWT.

"Jabatan yang kami emban, baik sebagai wali kota, wakil wali kota maupun seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru, adalah amanah dari Allah SWT. Karena itu, Surah Al-Mulk mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Kota Pekanbaru Sudah Memiliki Dua Waste Station

Tue, 07 Jul 2026 14:00:43 +0700

PEKANBARU - Dua waste station sudah beroperasi di Kota Pekanbaru. Satu waste station awalnya berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani.

Satu waste station baru berada di RTH Ratu Kaca Mayang, Jalan Jenderal Sudirman. Masyarakat sudah bisa menukarkan sampah di kedua waste station tersebut.

"Saat ini di Kota Pekanbaru sudah beroperasi dua unit waste station," terang Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, DLHK Kota Pekanbaru berencana menambah satu unit lagi waste station dalam waktu dekat. Namun ia belum mengungkapkan satu lokasi tempat penukaran sampah dengan poin tersebut.

Dirinya menilai penambahan waste station ini untuk mempermudah warga menukarkan sampah non organiknya. Waste station sendiri merupakan fasilitas stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah.

Reza menyebut bahwa warga nantinya cukup datang ke waste station membawa sampah non organik. Mereka harus mengunduh aplikasi rekosistem sebelum menukarkan sampah non organik.

Ada sejumlah sampah non organik bisa ditukarkan di waste station. Sampah tersebut yakni plastik, kaca, minyak jelantah, kertas, kardus, logam dan elektronik bekas.

"Warga bisa datang ke waste station, poin yang banyak bisa ditukar menjadi uang elektronik atau saldo ke aplikasinya," ujarnya.

Pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak untuk membuka waste station di sejumlah lokasi. Lokasi tambahan waste station tersebut berada di wilayah Panam, Rumbai dan Tenayan Raya.

Wawako Pekanbaru Ikuti Nobar Piala Dunia Bersama Masyarakat di Payung Sekaki

Tue, 07 Jul 2026 13:57:04 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar mengikuti kegiatan Nonton Bareng (Nobar) pertandingan sepak bola piala dunia bersama masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki, Selasa (7/7/2026) malam.

Nobar pertandingan sepak bola dunia dalam laga Argentina versus Mesir ini digelar di lapangan TVRI, Jalan Durian, Kecamatan Payung Sekaki.

Ratusan masyarakat antusias dalam mengikuti kegiatan Nobar pertandingan sepak bola piala dunia yang digelar Pemerintah Kota Pekanbaru, bersama pihak TVRI ini.

"Dalam kegiatan nobar tersebut kita juga melibatkan banyak para pelaku UMKM, Alhamdulillah penonton juga banyak yang berbelanja," kata Wawako.

Panitia penyelenggara juga menyediakan puluhan dorprize bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan Nobar piala dunia ini.

"Tentunya kita mengapresiasi kegiatan nobar piala dunia, semoga masih bisa terus berlanjut karena pertandingan masih banyak yang seru-seru," ucapnya.

Wawako dan masyarakat larut dalam keseruan pertandingan tersebut. Ia tampak sesekali melakukan selebrasi ketika para pemain berhasil mencetak gol.

Kegiatan semakin semarak ketika Wawako melakukan pencabutan dan pembagian dorprize kepada masyarakat yang hadir. Ia juga berbelanja di stand UMKM yang ada di sana.

Kerjasama Antar Daerah dengan Bandung, Wako Agung Ingin Pekanbaru Sejajar dengan Kota Besar

Wed, 08 Jul 2026 13:56:03 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Pemko Bandung, resmi menjalin kerjasama antar daerah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

MoU atau nota kesepahaman antar dua daerah tersebut ditandatangani secara langsung oleh Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dan Walikota Bandung Muhammad Farhan, bertempat di Balai Kota Bandung, Rabu (8/7/2026).

Kerjasama yang terjalin menjadi langkah strategis bagi Pemko Pekanbaru dalam percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing Ibu Kota Provinsi Riau agar sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia.

Usai penandatanganan MoU, Walikota Agung menyampaikan bahwa kerjasama yang terjalin mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, investasi, pemerintahan digital, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan kawasan perkotaan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga penguatan konektivitas antar daerah.

“Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak inovasi dan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan kota. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dan kolaborasikan agar Pekanbaru terus berkembang dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia,” ucapnya.

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah dukungan terhadap rencana dibukanya kembali operasional Bandara Husein Sastranegara pada 17 September mendatang.

Menurut Agung, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong kembali dibukanya rute penerbangan langsung Pekanbaru–Bandung.

“Kami menyambut baik dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara. Bersama Pemerintah Kota Bandung, kami berharap dapat mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan agar rute langsung Pekanbaru–Bandung maupun Bandung–Pekanbaru dapat segera dibuka kembali,” ujarnya.

Dikatakan Agung, hadirnya penerbangan langsung akan mempermudah mobilitas masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, wisatawan, maupun aparatur pemerintah. Di saat yang sama, konektivitas tersebut akan membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang.

“Bandung merupakan pusat pendidikan, ekonomi kreatif, perdagangan, dan pariwisata. Dengan akses yang semakin mudah, peluang kerja sama di bidang investasi, perdagangan, pendidikan, UMKM, ekonomi kreatif, kesehatan, hingga pelayanan publik akan semakin besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua kota,” tegasnya.

Di sisi lain, Pekanbaru juga diproyeksikan memperoleh manfaat melalui meningkatnya kunjungan masyarakat dari Jawa Barat yang akan berdampak pada sektor perhotelan, kuliner, hiburan, penyelenggaraan event, serta mendorong peningkatan PAD.

Selain sektor pariwisata, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok perdagangan antara Sumatera dan Jawa. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, distribusi barang dan mobilitas pelaku usaha diyakini menjadi lebih efisien sehingga meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.

Agung menambahkan, Pemko Pekanbaru juga berkomitmen memberikan kemudahan bagi investor dan pelaku usaha asal Bandung yang ingin berinvestasi di Pekanbaru melalui sistem perizinan digital yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian layanan.

Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, kerja sama yang terjalin juga menjadi sarana bagi Pemko Pekanbaru untuk mempelajari berbagai keberhasilan Kota Bandung dalam membangun daerah. Beberapa di antaranya strategi peningkatan PAD, pengelolaan kawasan bersejarah, penataan taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH), penataan jaringan utilitas dan kabel optik, serta pengembangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang inovatif.

Kedua pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik, termasuk mendorong kemudahan akses layanan bagi warga Pekanbaru yang sedang berada di Kota Bandung, khususnya mahasiswa.

Sementara itu, Walikota Bandung Muhammad Farhan, menyambut baik kerja sama yang terjalin antara kedua pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi antar kota merupakan langkah penting untuk saling bertukar pengalaman, inovasi, dan mempercepat pembangunan daerah.

Farhan mengaku mengikuti berbagai perkembangan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Walikota Agung Nugroho. Ia menilai berbagai inovasi dan program yang dijalankan mendapat respons positif dari masyarakat serta menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami mendengar banyak program yang mendapat sambutan baik dari masyarakat. Ini menunjukkan semangat perubahan yang sangat baik. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari satu sama lain melalui kerja sama ini,” ungkapnya.

Ia berharap penandatanganan MoU tersebut tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua kota, termasuk mendorong pembukaan kembali rute penerbangan langsung Pekanbaru–Bandung sebagai penguat konektivitas dan kerja sama di berbagai sektor.

Menyikapi itu, Walikota Agung menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi langkah nyata membangun jejaring antar daerah untuk mempercepat kemajuan Kota Pekanbaru.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin membawa Pekanbaru semakin maju, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat ekonomi daerah, memperluas investasi, membangun konektivitas yang lebih baik, dan mewujudkan Pekanbaru yang setara dengan kota-kota besar di Indonesia,” tutup Agung.

Wawako Pekanbaru Beri Apresiasi TK IT Elrumi, Gratiskan Biaya Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu

Thu, 09 Jul 2026 13:55:00 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar mengapresiasi Yayasan Sinergi Insan Setia yang menghadirkan TK Islam Terpadu (IT) Elrumi. Sekolah ini terbuka bagi anak-anak kurang mampu di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Mereka bisa belajar di TK IT Elrumi Pekanbaru secara gratis. Sekolah memang bertujuan memberi akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Markarius menilai sekolah ini luar biasa. Apalagi pembentukan sekolah ini bermula dari Yayasan Sinergi Insan Setia yang mengelola Dapur SPPG.

Pengelola yayasan bukan hanya fokus dalam menyediakan menu MBG. Namun Yayasan Sinergi Insan Setia ini berkontribusi dalam menghadirkan TK IT Elrumi sebagai sekolah gratis.

"Kami dari Pemerintah kota mengapresiasi hadirnya TK IT Elrumi, yang gratis bagi masyarakat," paparnya usai meresmikan TK Islam Terpadu El Rumi Pekanbaru, Kamis (9/7/2026).

Markarius menilai kehadiran TK tersebut sebagai bentuk dukunga nyata dari masyarakat. Mereka menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu.

"Apalagi kita juga sudah canangkan program TK di setiap kelurahan, ini juga mendukung program wajib sekolah selama 13 tahun," ulasnya.

Markarius menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MB). Ia menyampaikan bahwa Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho sudah menyatakan dukungan agar melanjutkan program MBG dalam Rakernas Apeksi di Medan.

Dirinya menyampaikan bahwa sekolah ini bukan hanya berisi pendidikan umum, tapi juga pendidikan agama. Sekolah ini bukan hanya gratis bagi anak-anak relawan SPPG.

"Tapi juga bagi masyarakat kurang mampu, di kawasan kelurahan ini," paparnya.

Dinkes Pekanbaru Intensifkan Pemadanan Data JKN, Anggaran UHC Capai Rp80 Miliar

Thu, 09 Jul 2026 13:54:17 +0700

PEKANBARU - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru terus memperkuat validasi data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan. Langkah ini dilakukan melalui pemadanan data lintas instansi.

"Kami ingin memastikan seluruh peserta yang ditanggung pemerintah benar-benar sesuai dengan ketentuan," kata Kepala Dinkes Pekanbaru Hazli Fedriyanto di Gedung TRC 112, Kamis (9/7/2026).

Proses sinkronisasi data melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemadanan data akan dilakukan secara lebih intensif.

"Data dari BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil harus diselaraskan. Sehingga, kepesertaan JKN benar-benar akurat," ujar Hazli.

Selain itu, Dinkes juga akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait data pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan didaftarkan sebagai peserta JKN. Sebelumnya, hal ini juga sudah dibahas bersama BPJS Kesehatan.

"Supaya, seluruh pegawai yang memenuhi syarat dapat terdaftar sesuai segmen kepesertaannya," jelas Hazli.

Sementara itu, untuk masyarakat miskin yang iuran JKN-nya ditanggung pemerintah melalui segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial dan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Jumlahnya sekitar 188 ribu jiwa.

Data tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Data dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu menjadi acuan.

"Kami tetap melakukan penyortiran. Supaya, penerima bantuan benar-benar sesuai kriteria," sebut Hazli.

Untuk mendukung keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC), Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Anggaran ini sebagai bentuk komitmen pemko dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemko Pekanbaru Dorong LPS Ikut Awasi Warga Buang Sampah Sembarangan

Thu, 09 Jul 2026 13:53:32 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mendorong Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang ada di setiap kelurahan untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

Pasalnya, tingkat partisipasi warga Kota Pekanbaru yang bergabung dengan LPS belum 100 persen. Padahal sudah ada LPS kelurahan yang melakukan penjemputan sampah ke rumah-rumah warga.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan bahwa selain melakukan pengambilan sampah ke rumah-rumah, LPS juga didorong untuk melakukan edukasi dan pengawasan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

"Kita mendorong LPS bagaimana lebih aktif lagi, tidak hanya melakukan pengambilan sampah tapi juga edukasi dan pengawasan terhadap masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan," kata Wako Agung, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, warga bisa saja tidak bergabung dengan LPS atau sampahnya tidak dijemput oleh angkutan LPS. Namun, ia menekankan warga tersebut harus membuang sampahnya sendiri ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Warga jangan membuang sampah sembarangan, atau di TPS liar yang ada di pinggir jalan. Karena akan membuat timbulan sampah baru yang bisa menganggu lingkungan dan estetika kota.

"Masyarakat yang tidak mau ikut LPS, itu boleh. Tapi harus membuang sampahnya ke TPA, tidak di pinggir jalan," tegas Wako.

Menurutnya, hingga saat ini warga Kota Pekanbaru yang sudah bergabung dengan LPS sudah mencapai 90 persen. Ia juga mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kebersihan lingkungan.

"Bukan hanya LPS, masyarakat juga diimbau jadi pengawas di daerah masing-masing," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Tuntaskan Pengaspalan Jalan Rindang dan Jalan Bunga Raya

Fri, 10 Jul 2026 13:51:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Kali ini, pengaspalan di Jalan Rindang dan Jalan Bunga Raya, Kecamatan Bukit Raya, telah rampung.

"Ruas jalan tersebut kini lebih mulus dan nyaman dilalui masyarakat," kata Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Kamis (9/7/2026).

Perbaikan kedua ruas jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemko menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur. Jalan Rindang dan Jalan Bunga Raya sekarang sudah mulus dan rapi setelah dilakukan pengaspalan.

"Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan secara bertahap," ujar Agung.

Pemko akan terus melakukan perbaikan jalan di berbagai wilayah Kota Pekanbaru sesuai dengan skala prioritas agar mobilitas warga semakin lancar dan aman. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah bersabar selama proses pengerjaan berlangsung.

Dukungan warga menjadi salah satu faktor penting. Sehingga, pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah kooperatif dan bersabar selama proses pengaspalan berlangsung. Meskipun, aktivitas berkendara sempat terganggu akibat pengerjaan menggunakan alat berat," ucap Agung.

Ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Agar, manfaat infrastruktur dapat dirasakan dalam jangka panjang.

"Jalan yang sudah diaspal ini adalah fasilitas milik kita bersama. Mari kita jaga agar tetap awet dan berfungsi dengan baik. Jika jalannya terawat, aktivitas warga juga akan semakin lancar," tutupnya.

Wali Kota Dorong Seluruh Penyedia Layanan Ikut Benahi Kabel FO di Pekanbaru

Fri, 10 Jul 2026 13:50:48 +0700

PEKANBARU - Semua penyedia layanan internet di Kota Pekanbaru harus ikut menata kembali kabel Fiber Optic atau FO yang sudah terpasang tanpa izin. Mereka jangan sampai tidak ikut menertibkan kabel yang semrawut selama ini.

Penyedia layanan internet harus ambil bagian dalam rangkaian penertiban kabel FO tersebut. Adanya kerjasama dengan semua pihak tentu penertiban kabel FO bisa lebih cepat tuntas.

Apalagi rencananya penertiban terhadap kabel FO bakal berlangsung hingga akhir tahun 2026 mendatang. Tim gabungan dalam penertiban ini bukan hanya menata kabel tapi juga memutus kabel yang sudah tidak berfungsi lagi.

"Untuk penertiban kita melakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini," tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, keberadaan kabel FO sudah terlalu banyak di Kota Pekanbaru. Ia menilai kabel FO ilegal bukan hanya terpasang di jalan protokol tapi juga di jalan sekitar pemukiman.

"Bukan hanya di jalan jalan protokol, tapi di perumahan warga. Ini sudah semrawut sekali, maka kami mengajak semua pihak untuk bekerjasama," jelasnya.

Agung menegaskan bahwa penertiban ini bersama penyedia layanan internet yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau. Ia menyebut adanya kerjasama ini tentu penertiban kabel FO ilegal bisa lebih cepat.

"Kami berharap ini bagian kerjasama dari provider, untuk bersama-sama, bahwa pemerintah kota sudah melakukan penertiban," jelas Wali Kota.

Bus Sekolah Gratis Mulai Beroperasi, Layani Tujuh Sekolah di Pekanbaru

Mon, 13 Jul 2026 13:48:59 +0700

PEKANBARU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru mulai mengoperasikan layanan bus sekolah gratis pada Senin (13/7/2026), bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027.

Program ini merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang bertujuan memudahkan akses transportasi bagi para pelajar sekaligus memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan tanpa biaya.

Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, mengatakan pada tahap awal layanan bus sekolah gratis melayani tujuh sekolah yang berada di sepanjang rute yang telah ditetapkan.

"Ini merupakan program Bapak Wali Kota Agung Nugroho yang mulai dijalankan oleh Dishub pada hari pertama masuk sekolah. Kami berharap layanan ini dapat membantu para pelajar berangkat dan pulang sekolah dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya," ujar Masykur.

Ia menjelaskan, dua unit bus sekolah dioperasikan setiap hari dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang. Titik awal dan akhir perjalanan berada di SMP Madani.

Rute bus dimulai dari Jalan Sudirman (SMP Madani), kemudian melintasi Harapan Raya, Kulim, Hangtuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo sebelum kembali ke titik awal.
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru, Erwinsyah, menyebut para pelajar dapat menaiki bus di halte-halte yang berada di sepanjang rute perjalanan.

Pada tahap awal, layanan ini melayani pelajar dari SMPN 1, SMPN 5, SMPN 14, SMPN 10, SMPN 4, SDN 51, dan SDN 36.

"Penjemputan dilakukan di halte-halte yang berada di sepanjang rute. Ada kesepakatan dengan koordinatornya. Bus beroperasi dari SMP Madani dan kembali lagi ke SMP Madani setelah menyelesaikan perjalanan," jelas Erwinsyah.

Melalui program ini, Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak pelajar yang memperoleh akses transportasi yang aman dan nyaman menuju sekolah, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah.

FPMPH-S: Jika Dugaan PETI Masih Beroperasi, Di Mana Ketegasan Penegakan Hukumnya?

Mon, 06 Jul 2026 23:48:59 +0700

LIMA PULUH KOTA, SUMBAR – Forum Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum Sumatera Barat (FPMPH-S) mengagendakan dua aksi unjuk rasa pada pekan depan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian, FPMPH-S dijadwalkan menggelar aksi di Mapolres 50 Kota pada Kamis, 9 Juli 2026, kemudian melanjutkan aksi di Markas Polda Sumatera Barat, Senin, 13 Juli 2026.

Koordinator Umum FPMPH-S, Pablo, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus pelaksanaan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Menurut FPMPH-S, rencana aksi dilatarbelakangi berbagai laporan masyarakat dan pemberitaan media mengenai dugaan masih berlangsungnya aktivitas PETI di kawasan Nagari Galugua. Organisasi tersebut menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kawasan hutan serta aliran Batang Kampar yang berhulu di wilayah tersebut.

Dalam dokumen pemberitahuan aksi, FPMPH-S mengaku telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat dan melakukan peninjauan lapangan. Mereka mengklaim menemukan dugaan masih beroperasinya puluhan alat berat di sepanjang aliran Batang Kampar.

Selain menyoroti dugaan aktivitas tambang ilegal, FPMPH-S juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya pihak-pihak yang membekingi aktivitas tersebut. Organisasi itu menyebut informasi mengenai dugaan setoran kepada oknum aparat telah berkembang di tengah masyarakat dan meminta seluruh informasi tersebut diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, independen, dan transparan.

FPMPH-S menilai berbagai pemberitaan media mengenai dugaan maraknya PETI seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut mereka, apabila aktivitas tersebut masih berlangsung, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Lima Puluh Kota maupun Polda Sumatera Barat.

Dalam aksi di Polres 50 Kota yang diperkirakan diikuti sekitar 250 peserta, massa akan berkumpul di GOR Singa Harau sebelum bergerak menuju Mapolres 50 Kota sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa mobil komando, pengeras suara, spanduk, dan atribut aksi damai.

Sementara itu, aksi di depan Markas Polda Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 dengan estimasi sekitar 200 peserta.

Melalui dua aksi tersebut, FPMPH-S menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta pembentukan tim khusus untuk menyelidiki dugaan aktivitas PETI di Nagari Galugua, mengusut dugaan keterlibatan pemodal maupun pihak lain yang diduga terlibat, memeriksa dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup, serta melakukan evaluasi dan audit internal terhadap dugaan praktik pembekingan aktivitas ilegal.

Selain itu, dalam surat pemberitahuan aksi di Polres 50 Kota, FPMPH-S juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat fungsi reserse yang menangani tindak pidana tertentu serta jajaran kepolisian di wilayah Kapur IX apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (06/07/2026), belum diperoleh tanggapan resmi dari Polres 50 Kota maupun Polda Sumatera Barat terkait rencana aksi tersebut maupun berbagai dugaan yang disampaikan oleh FPMPH-S.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan dokumen pemberitahuan aksi dan pernyataan penyelenggara unjuk rasa.

Seluruh dugaan yang disampaikan masih merupakan klaim dari pihak FPMPH-S dan belum dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang disebut.

Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketahanan Pangan Berkelanjutan, Polisi Aktif Rawat Kebun Jagung Binaan

Fri, 03 Jul 2026 23:21:02 +0700

Pekanbaru – Komitmen Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui kegiatan perawatan rutin kebun jagung binaan yang berlokasi di Perkebunan SMK Pertanian, Jalan Alamanda I, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Personel Polsek Kawasan Pelabuhan turun langsung ke lahan untuk melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang saat ini memasuki fase menjelang panen. Dalam kegiatan tersebut, personel mengamati kondisi daun, batang, serta tongkol jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal dan menghasilkan panen yang berkualitas.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Dr. TEDDY KUSUMA, S.H,S.E,M.H,C.Med menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Implementasi nyata semangat Polisi Cinta Petani, di mana Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendampingi para petani dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, Polsek Kawasan Pelabuhan Polresta Pekanbaru berharap kebun jagung binaan dapat terus memberikan hasil yang maksimal serta berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional.

Dua Lokasi Karhutla di Rengat Riau Makin Terkendali, Pendinginan Dilanjutkan Besok

Tue, 30 Jun 2026 13:55:55 +0700

PEKANBARU - Setelah tiga hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi di Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kepulan asap yang sempat membumbung tebal pada Senin (29/6/2026) siang kini tinggal menyisakan asap tipis di sejumlah titik.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi tim gabungan yang sejak beberapa hari terakhir terus melakukan pemadaman secara intensif, baik dari darat maupun udara.

Tak hanya di Sekip Hilir, proses penanganan karhutla di Sungai Raya, Rengat, juga bergerak sesuai target. Memasuki hari kedua operasi, tim berhasil menguasai seluruh perimeter area terbakar sehingga tahapan berikutnya akan difokuskan pada pendinginan atau mopping up.

Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan perkembangan di kedua lokasi cukup menggembirakan berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat dalam operasi.

"Di Sekip Hilir pemadaman sudah memasuki hari ketiga. Siang tadi memang sempat muncul asap cukup tebal, tetapi menjelang sore kondisinya jauh lebih baik dan hanya tersisa asap tipis di bagian ujung lokasi. Kalau kondisi tetap seperti ini, kami optimistis besok penanganannya bisa dituntaskan," kata Ferdian, Senin malam.

Sementara itu, di Sungai Raya, fokus tim kini bergeser dari pengamanan area menuju proses memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa.

"Untuk lokasi Sungai Raya, perimeter sudah berhasil kami selesaikan hari ini. Besok tim akan melaksanakan mopping up agar bara yang masih ada benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran," ujarnya.

Menurut Ferdian, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi Manggala Agni bersama BPBD, TNI, Polri, serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan yang terus bekerja tanpa henti di lapangan.

Selain personel darat, operasi juga masih diperkuat dua helikopter water bombing Satgas Udara yang melakukan pengeboman air di titik-titik yang sulit dijangkau.

"Penanganan ini merupakan kerja bersama. Dukungan seluruh unsur di lapangan, termasuk dua helikopter water bombing, sangat membantu mempercepat proses pemadaman sehingga kondisi di kedua lokasi semakin terkendali," jelasnya.

Meski perkembangan pemadaman cukup positif, Manggala Agni belum mengendurkan kewaspadaan. Patroli darat dan patroli udara tetap digelar untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, terutama di tengah cuaca yang masih berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

"Kami tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga terus memperkuat langkah pencegahan. Patroli darat maupun udara tetap berjalan untuk mendeteksi sedini mungkin apabila ada potensi karhutla. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan," tutup Ferdian.

Wakili Bupati Kampar, Asisten II Setda Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan El Nino

Mon, 29 Jun 2026 13:54:55 +0700

Bangkinang Kota,- Bupati Kampar yang di wakili oleh Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan SDM Drs.Muhammad.M.Si mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino melalui zoom meeting di Ruang Media Center (Gedung Asisten 2) Kantor Bupati Kampar, Senin (29/6).

Turut hadir dalam kegiatan ini di antarnya Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof.Drs.Muhammad Tito Karnavian.M.A.Ph.D, Para Kementerian terkait, Perwakilan Forkopimda, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Syarifuddin, Plt. Inspektur Kabupaten Kampar, Muhammad Irsyad.S.H.M.Hum, Perwakilan Kepala OPD terkait, Kepala BPS di wakili oleh Indah Pratiwi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.

Rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang digelar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan seperti Kampar. Dalam kesempatan ini, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi El Nino, fenomena iklim global yang berpotensi memicu kekeringan, menurunkan produksi pangan dan meningkatkan risiko inflasi.

Drs. Muhammad, M.Si selaku Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan SDM hadir mewakili Bupati Kampar. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Kabupaten Kampar mendukung kebijakan nasional dengan langkah-langkah konkret di tingkat daerah. “Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari distribusi pangan, pengawasan harga, hingga kesiapan menghadapi dampak iklim ekstrem,” ujarnya.

Sosialisasi yang dirangkaikan dalam rakor ini menyoroti dampak El Nino terhadap sektor pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih. Pemerintah pusat mengingatkan bahwa fenomena ini dapat menurunkan produksi beras dan komoditas pangan lainnya, sehingga perlu strategi mitigasi sejak dini.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh menteri Dalam Negeri, Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMN dan sektor swasta. “Fenomena El Nino bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga isu ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.

Pemkab Kampar melalui Asisten II menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melaksanakan pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan El Nino, melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, menyiapkan program bantuan bagi masyarakat terdampak inflasi dan kekeringan serta mengoptimalkan peran gapoktan dan kelompok tani dalam menjaga ketahanan pangan.

Para peserta dari berbagai daerah menyampaikan laporan kondisi terkini di wilayah masing-masing. Dari Kabupaten Kampar, laporan yang disampaikan menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan data iklim, bantuan teknis, serta distribusi logistik pangan.

Dengan mengikuti rakor ini, Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi dampak fenomena El Nino. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi bukti nyata bahwa tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada kesiapsiagaan menghadapi tantangan global yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Wabup Kampar Buka Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026, Dorong Pengembangan Potensi Wisata di Kab. Kampar

Tue, 30 Jun 2026 13:53:44 +0700

Bangkinang Kota – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., secara resmi membuka Pelatihan Tata Kelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Hotel Bangkinang Baru, Selasa (30/06/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., beserta para narasumber, pengurus Pokdarwis dari berbagai kecamatan, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa Kelompok Sadar Wisata memiliki peran strategis dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah di Kabupaten Kampar.

“Hadirnya Pokdarwis harus mampu menggali seluruh potensi wisata yang ada di daerah masing-masing. Kabupaten Kampar memiliki kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik,” ujar Misharti.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap wisatawan yang berkunjung. Menurutnya, keramahan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.

Di era digitalisasi saat ini, Wakil Bupati juga mengajak seluruh pengurus Pokdarwis agar aktif memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi destinasi wisata.

Misharti juga mendorong Pokdarwis yang memiliki potensi wisata alam maupun potensi lainnya agar terus melakukan inovasi dan pengembangan sehingga dapat melahirkan objek-objek wisata baru yang mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Saya sangat berharap seluruh Pokdarwis terus meningkatkan potensi wisata di daerahnya masing-masing. Dengan berkembangnya sektor pariwisata, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, H. Afdal, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengurus Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola destinasi wisata secara profesional.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan Pelatihan Tata Kelola Pokdarwis Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026, dengan berbagai materi terkait pengelolaan destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, promosi digital, serta penguatan kelembagaan Pokdarwis.

Pastikan Tak Ada Anak Putus Sekolah, Pengumuman Hasil Seleksi SPMB SMP Ditunda

Mon, 29 Jun 2026 13:52:55 +0700

PEKANBARU - Pengumuman hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pekanbaru, ditunda dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya tanggal 29 Juni 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dr Alek Kurniawan SP M.Si menyebutkan, penundaan hasil seleksi diambil panitia seleksi (pansel) SPMB demi menjaga keakuratan data, transparansi, serta memastikan hak setiap calon murid untuk mendapatkan akses pendidikan tetap terpenuhi secara optimal.

Disampaikannya, ada beberapa faktor utama yang mendasari penundaan ini di antaranya ?tingginya antusiasme pendaftar sehingga berdampak terhadap proses verifikasi berkas.

Dimana jumlah pendaftar pada tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun ajaran 2025/2026 jumlah pendaftar hanya 9.945 orang. Sedangkan di tahun ajaran 2026/2027 terdapat sebanyak 11.206 pendaftar.

"Untuk itu, panitia membutuhkan tambahan waktu guna melakukan verifikasi berkas persyaratan secara detail dan menyeluruh," ungkap Alek, Senin (29/6/2026).

Selain tingginya antusiasme, optimalisasi daya tampung sekolah swasta yang bermitra turut menjadi alasan penundaan. Hal ini murni dilakukan agar panitia dapat menyinkronkan data pendaftaran luring (offline) yang dilakukan di sekolah karena tidak memenuhi syarat administrasi KK yang lebih dari 1 tahun.

"Sehingga tidak ada anak yang putus sekolah dan panitia berkomitmen agar tidak ada murid yang telah mendaftar tidak tertampung, terlebih saat ini ketersediaan kuota (daya tampung) secara sistem masih sangat mencukupi," tegas Alek.

?Masyarakat dan para orang tua calon peserta didik, diimbau untuk tidak risau atau khawatir. Seluruh tahapan seleksi beserta data nominatif pendaftar tetap dapat dipantau dan diakses secara langsung, transparan, dan real-time melalui situs resmi web smp.spmbpekanbaru.id.

"?Panitia menjamin penuh bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan sekolah akan tetap terkawal dengan baik," tegas Alek.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk waspada terhadap segala bentuk tindakan penipuan mengingat proses SPMB ini sepenuhnya GRATIS dan tidak dipungut biaya apa pun.

"Jangan percaya kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan di luar jalur resmi SPMB, terlebih jika oknum tersebut meminta imbalan sejumlah uang," ucap Alek.

?Informasi lebih lanjut mengenai pembaruan tanggal pengumuman resmi akan segera dimuat pada laman web SPMB dan saluran informasi resmi Dinas Pendidikan Koto

Pekanbaru di akun media sosial Facebook @Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Instagram: @disdikpku, TikTok: @disdikpku.

Pemprov Riau Siapkan UMKM Peternakan Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis

Mon, 29 Jun 2026 13:51:51 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempersiapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor peternakan sebagai pemasok resmi bahan pangan asal hewan.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan pangan dalam program nasional tersebut dipenuhi oleh produk lokal yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha peternakan di Provinsi Riau.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah strategis agar UMKM peternakan di Riau dapat terlibat dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami ingin pelaku UMKM peternakan di Riau memiliki kesempatan menjadi pemasok resmi kebutuhan pangan asal hewan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, berbagai persiapan terus kami lakukan agar mereka siap memenuhi persyaratan yang berlaku," ujar Mimi Yuliani, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, terdapat tiga fokus utama yang sedang dipersiapkan DPKH, yakni membuka akses UMKM menjadi pemasok resmi, melakukan pendataan pelaku usaha peternakan, serta memastikan seluruh produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembinaan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.

Selain memperluas akses pasar, DPKH juga memberikan perhatian serius terhadap aspek kualitas produk. Seluruh pangan asal hewan yang dipasok diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi agar aman dikonsumsi masyarakat, khususnya para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

Mimi menjelaskan, setiap unit usaha peternakan didorong memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Di samping itu, sertifikasi halal juga menjadi syarat penting guna memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Standarisasi kualitas menjadi perhatian utama. Produk yang dipasok harus memenuhi aspek higiene, sanitasi, memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), serta sertifikat halal agar keamanan konsumsinya benar-benar terjamin," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPKH Provinsi Riau akan segera menyusun langkah-langkah teknis, termasuk mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait sebagai dasar koordinasi dan pendataan calon pemasok dari kalangan UMKM peternakan.

Mimi menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan asal hewan yang berkualitas. Di sisi lain, program tersebut juga diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperluas pasar bagi produk-produk peternakan lokal.

"Kami mendukung penuh langkah ini. Selain memastikan kebutuhan pangan asal hewan untuk Program MBG terpenuhi, kami juga ingin program ini memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM peternakan lokal di Provinsi Riau," tutupnya.

TP PKK Pekanbaru Teguhkan Komitmen Dukung Asta Cita Lewat Berbagai Program Pemberdayaan

Tue, 30 Jun 2026 13:49:15 +0700

PEKANBARU - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai upaya mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Peringatan HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, kecamatan, kelurahan, dan kelompok dasawisma.

"Melalui momentum ini, seluruh kader PKK semakin meneguhkan komitmen dalam melaksanakan Sepuluh Program Pokok PKK sekaligus mendukung kebijakan pembangunan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Sulastri pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Lapangan Bukit Putera Senapelan, Senin (29/6/2026).

Pada HKG PKK ke-54, TP PKK mengusung tema "Kuatkan Sepuluh Program PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045". Tema tersebut menegaskan pentingnya mengoptimalkan pelaksanaan Sepuluh Program Pokok PKK sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

PKK dinilai memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui pembangunan berbasis keluarga yang berkelanjutan dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.

"Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa," ujar Sulastri.

Dalam rangka memeriahkan HKG PKK ke-54, TP PKK Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan sepanjang April hingga Juni. Kegiatan tersebut meliputi sosialisasi Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMK), sosialisasi pengembangan UMKM bersama Rumah BUMN, lomba Aku Hatinya PKK, lomba bertutur dan berkisah, gotong royong serentak di seluruh kecamatan, pengelolaan sampah bersama Waste Station dan bank sampah, lomba bazar UP2K PKK, donor darah, serta layanan kesehatan gratis.

Selain itu, TP PKK juga berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI ketan talam durian pada peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru serta berkolaborasi dalam pelaksanaan sunatan massal bagi 1.200 anak.

Pada puncak peringatan HKG PKK ke-54, TP PKK Kota Pekanbaru turut menyalurkan 1.354 paket sembako kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Bantuan juga diberikan kepada organisasi perangkat kecamatan sebanyak 150 paket dan 1.000 paket untuk kader PKK. Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan kami, setiap kegiatan benar-benar mampu meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," tutupnya.

Pemprov Riau Dorong Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Bersama Kemenko Perekonomian

Fri, 26 Jun 2026 18:19:56 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Ruang Rapat Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya perkembangan pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, serta percepatan legalisasi pertambangan emas placer melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penataan sektor pertambangan yang legal, produktif, dan berkelanjutan.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Deputi beserta rombongan. Kehadiran ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk mempercepat tata kelola pertambangan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Helmi.

Ia menjelaskan, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya mineral yang besar. Cadangan batubara di wilayah Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan mencapai sekitar 353 juta ton, sementara Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi emas placer yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Namun demikian, Helmi mengakui masih terdapat tantangan dalam pengelolaan pertambangan rakyat, terutama terkait legalitas kegiatan penambangan emas. Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong percepatan penerbitan IPR melalui pemanfaatan WPR yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami terus mendorong masyarakat agar segera memenuhi seluruh persyaratan penerbitan IPR. Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan masyarakat agar proses legalisasi pertambangan rakyat dapat berjalan lebih cepat, tertib, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," jelasnya.

Selain itu, Helmi berharap optimalisasi pengelolaan IUP batubara di Riau tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, serta perlindungan terhadap lingkungan.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Herry Permana, mengatakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan pengelolaan sektor pertambangan, baik terkait WPR maupun aktivitas IUP batubara.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat terwujudnya tata kelola pertambangan yang legal, profesional, dan berkelanjutan.

"Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya mineral yang sangat besar, baik batubara maupun emas placer. Potensi tersebut harus dikelola secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Herry.

Ia menambahkan, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap percepatan legalisasi pertambangan rakyat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas pertambangan. Di sisi lain, optimalisasi pengelolaan IUP batubara juga diharapkan mampu memperluas kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Herry berharap hasil pertemuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.

Wali Kota Pekanbaru Raih Penghargaan Responsive Governance dari JMSI

Fri, 26 Jun 2026 18:14:30 +0700

PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mendapatkan apresiasi dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau. Agung mendapatkan apresiasi dengan kategori Responsive Governance.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Makarius Anwar, Jumat (27/6/2026) malam di Gedung Kaharuddin Nasution, Markas Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Penyerahan apresiasi ini berlangsung dalam puncak Peringatan HUT ke-6 JMSI Riau. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diraih.

Markarius menyebut bahwa apresiasi Responsive Governance ini merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran pemerintah kota dalam melayani masyarakat. Ia menilai semua pihak juga mendukung upaya pemerintah dalam memberi pelayanan optimal bagi masyarakat.

?"Penghargaan ini bukan sekadar piagam, tetapi menjadi motivasi besar bagi kami di Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus meningkatkan kinerja," ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa penghargaan ini memacu pemerintah kota agar bisa lebih responsif, cepat, dan tanggap dalam menindaklanjuti setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Apalagi Kota Pekanbaru sudah memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) 112.

?Markarius juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media massa, khususnya jaringan media siber, sangat krusial. Terutama menjembatani aspirasi warga agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal ke depannya.

"Kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi, antara pemerintah dan media massa, terutama dalam menjembatani aspirasi warga," ungkapnya.