Latest Posts

Agung Nugroho Ucapkan Terima Kasih kepada Komjen Herry Heryawan, Tegaskan Komitmen Bersinergi dengan Kapolda Baru

Sun, 11 Oct 2026 22:48:34 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Bupati Rohil Ungkap Tekanan Fiskal 2026, Transfer Pusat Turun Jadi Rp1 Triliun

Sun, 04 Oct 2026 23:11:20 +0700

ROHIL - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghadapi tantangan fiskal pada 2026 seiring berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Rokan Hilir, Bistamam, mengatakan kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, penurunan transfer pusat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," kata Bupati Bistamam di Ruang Paripurna DPRD Rohil, Minggu (04/10/2026).

Ia menjelaskan, penurunan tersebut membuat ruang fiskal Kabupaten Rokan Hilir menjadi semakin terbatas. Di tengah kebutuhan belanja rutin pemerintahan yang tetap berjalan, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.

"Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin kita mencapai Rp1,1 triliun. Sehingga ini minus sekitar Rp100 miliar," jelasnya.

Selain menghadapi penurunan transfer pusat, Pemkab Rohil juga masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Bupati Bistamam menyebut realisasi PAD masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sehingga diperlukan upaya lebih kuat untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah.

"Di sisi lain, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, penguatan PAD menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan di tengah keterbatasan fiskal. Optimalisasi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target penerimaan, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menggali potensi yang dapat meningkatkan kapasitas keuangan Kabupaten Rokan Hilir.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten juga terus berupaya mencari alternatif dukungan pembiayaan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan agenda pembangunan daerah tetap dapat berjalan di tengah perubahan kebijakan dan kemampuan transfer fiskal nasional.

Bupati Bistamam menegaskan, kondisi keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama DPRD terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang dukungan bagi daerah.

"Namun, keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," pungkasnya.

SF Hariyanto: Keterbatasan Anggaran Tak Boleh Ganggu Pelayanan Dasar

Mon, 05 Oct 2026 23:10:08 +0700

PEKANBARU – Di tengah tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan penganggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Senin (5/10/2026).

SF Hariyanto mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus menyesuaikan program 2027 dengan kondisi keuangan yang ada. Jangan kita membuat anggaran besar sementara uangnya tidak ada, yang penting program yang kita kerjakan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.

Menurut SF, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh membuat pemerintah mengabaikan pelayanan dasar. Pembiayaan kesehatan, pendidikan, penanganan kemiskinan, hingga infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia secara khusus menegaskan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap diselesaikan, termasuk pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Pelayanan dasar ini wajib harus kita selesaikan, ini tanggung jawab kita. Kalau perlu makan tidak perlu makan, yang penting untuk biaya kesehatan ada semuanya,” ujar SF.

Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap program dan anggaran agar setiap belanja daerah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Riau, Raja Isyam Azwar, menilai perhatian Pemprov Riau terhadap pelayanan dasar menunjukkan bahwa pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

Ia menyebut sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan, di antaranya program BPJS, penanganan kemiskinan dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, serta perbaikan infrastruktur jalan.

“Tadi beliau sampaikan ada program BPJS, kemudian ada program tentang kemiskinan dan daerah-daerah miskin yang tingkat kemiskinannya tinggi juga mendapatkan perhatian. Satu lagi tentang perbaikan infrastruktur jalan, menurut saya itu juga sangat baik,” katanya.

Raja Isyam mengatakan PWI Riau memahami kondisi keuangan daerah tersebut. Pemahaman itu, menurutnya, menjadi dasar bagi PWI untuk menyesuaikan pelaksanaan program organisasi agar tetap berjalan tanpa menambah beban pemerintah daerah.

“Biasanya kita mendapat support full dari Pak Gubernur dan Provinsi, tetapi kita akan berusaha meskipun kondisi kita prihatin. Kita tetap akan memberikan yang terbaik dan mencari solusi supaya tidak memberatkan daerah,” pungkasnya.

Mulai Besok, 5 Posko Layanan Kesehatan di Kota Pekanbaru Kembali Dibuka

Wed, 07 Oct 2026 23:07:47 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Riau kembali membuka 5 posko layanan kesehatan di Kota Pekanbaru.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, pembukaan posko kesehatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan cepat kepada masyarakat yang terdampak asap.

"Besok, Pemprov Riau bersama RS Bhayangkara Biddokkes Polda Riau akan membuka 5 posko layanan kesehatan di Kota Pekanbaru. Ini menjadi langkah antisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap Karhutla," kata SF Hariyanto, Rabu (7/10/2026).

SF Hariyanto menjelaskan, posko tersebut disiagakan di Pos Satlantas Gurindam yang merupakan titik strategis dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang mana, pada setiap posko, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi keluhan pernapasan, serta mendapatkan obat-obatan ringan dan masker gratis.

"Kita ingin masyarakat yang mulai merasakan gejala ISPA, iritasi mata dan kulit akibat asap bisa segera tertangani. Jangan sampai menunggu sakit berat baru berobat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menyebutkan lima titik posko kesehatan tersebut berada di Pos Lantas Gurindam 1 berada di Jalan Cut Nyak Dien, Pos Lantas Gurindam 2 (Simpang Jalan Tuanku Tambusai - Jenderal Sudirman) dan Pos Lantas Gurindam 3 (Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II).

"Kemudian di Pos Lantas Gurindam 4 (Simpang Jalan Ronggowarsito) dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di Simpang SKA. Kita memanfaatkan pos Lantas karena berada di titik keramaian dan mudah diakses oleh masyarakat," kata Zulkifli.

Zulkifli menyebutkan posko akan mulai digerakkan pada besok hari dengan waktu pelaksanaan awal selama 7 hari. Dimulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB. Setiap posko akan disiagakan 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang driver ambulans beserta ambulansnya.

"Ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Pemprov Riau, RS Bhayangkara, Satlantas Polresta dan Pemko Pekanbaru. Kita juga melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al Insyirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC dan Hang Tuah," ujarnya.

Selain memberikan pelayanan pengobatan, 5 posko layanan kesehatan ini juga difungsikan sebagai wadah edukasi kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap Karhutla.

Dikatakan Zulkifli, posko ini tidak hanya fokus pada penanganan kuratif, tetapi juga pada upaya preventif agar masyarakat bisa menjaga imunitas tubuh di tengah kualitas udara yang memburuk.

"Selain penanganan kesehatan, posko kesehatan ini juga menjadi wadah edukasi kesehatan bagi masyarakat. Di sana, kita juga memberikan edukasi tentang kesehatan preventif dan memberikan pemeriksaan kesehatan sederhana. Meliputi pemberian info edukatif, pemberian vitamin yang langsung diminum oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan imunitas," katanya.

Dia menambahkan, bagi warga yang mengalami keluhan pernapasan lebih berat, pihak posko juga telah menyiapkan fasilitas penanganan lanjutan.

"Bagi masyarakat yang memerlukan penanganan lebih, pihaknya juga menyediakan oksigen ataupun rujukan ke Rumah Sakit jika kondisi pasien memang memerlukan perawatan lebih," tutupnya.

Pemko Pekanbaru Dorong Lahan Tak Produktif Jadi Lahan Pertanian

Fri, 02 Oct 2026 23:06:29 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui Program Pekanbaru Aman Bertani. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta benih kepada 13 kelompok tani di Kota Pekanbaru.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, Kamis (1/10/2026) sore.

Beragam Alsintan disalurkan untuk mendukung aktivitas kelompok tani, mulai dari rotary, power thresher, singkal, corn sheller, cultivator, pompa air, gerobak sorong hingga handsprayer.

Selain Alsintan, Pemko Pekanbaru juga memberikan bantuan benih pertanian berupa benih jagung pipil dan benih padi.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penyaluran bantuan Alsintan tersebut tidak hanya dilakukan di satu wilayah. Pemko Pekanbaru akan melanjutkan program serupa ke kecamatan lainnya.

“Kita menyerahkan Alsintan kepada kelompok tani. Bantuan ini berlanjut ke kecamatan lainnya,” ujar Agung seusai kegiatan.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus berdampak terhadap kesejahteraan petani.

“Tentu kami berupaya agar terus mendapat perhatian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani,” katanya.

Dalam kegiatan yang sama, Wali Kota Agung juga melakukan penanaman jagung pipil di lahan seluas 10 hektare yang berada di kawasan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Lahan tersebut dikelola Kelompok Tani Agro Mandiri Sejahtera dengan skema pemanfaatan tanpa pungutan sewa tanah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi kelompok tani untuk mengoptimalkan lahan milik pemerintah yang belum produktif.

Wali Kota Agung mengatakan, Pemko Pekanbaru masih memiliki sejumlah lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan tersebut nantinya dapat dikelola bersama kelompok tani untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kota Pekanbaru.

“Masih banyak lahan pemerintah kota yang belum produktif, tapi kita bekerja sama dengan kelompok tani untuk mengolah tanahnya agar menjadi lahan pertanian,” ujarnya.

APBD Perubahan Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,2 Triliun, Fokus Infrastruktur dan Pendidikan

Tue, 29 Sep 2026 23:05:01 +0700

PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,2 triliun lebih.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (29/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua Tengku Azwendi Fajri, Dikky Suryadi Khusaini dan Andry Saputra.

Dari Pemko Pekanbaru, hadir Wali Kota Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Markarius Anwar, Sekretaris Daerah (Sekda), serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam APBD Perubahan 2026 tersebut, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp214.704.617.973 dibandingkan APBD murni yang sebelumnya ditetapkan sekitar Rp3,049 triliun.

Tambahan anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk belanja modal, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta pembangunan jalan, jaringan dan irigasi.

Sementara itu, anggaran belanja tidak terduga mengalami penurunan. Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga mendapatkan tambahan anggaran. Di antaranya subsidi bunga pinjaman bagi pelaku UMKM, santunan kematian, beasiswa, pelayanan kesehatan, penanganan sampah, banjir, jalan dan drainase.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, Muhammad Rizki Rinaldi, berharap Pemko Pekanbaru melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat lebih disiplin dalam mengikuti seluruh tahapan pembahasan APBD.

"Kami berharap ke depan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui TAPD dapat tepat waktu dalam mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan dalam pembahasan APBD," kata Rizki.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 berlangsung dengan dinamika yang cukup baik hingga seluruh program dan kegiatan dapat disepakati bersama DPRD.

"Alhamdulillah beberapa kegiatan dan program sama-sama disetujui dan akhirnya APBD 2026 ini untuk perubahan disahkan dan tentu tadi sudah selesai melakukan MoU," kata Agung.

Menurut Agung, anggaran perubahan tersebut diarahkan pada sejumlah program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fokus utama pemerintah, kata dia, masih pada perbaikan infrastruktur jalan dan sektor pendidikan.

"Pembelian baju sekolah gratis dan berbagai bangku, mobiler untuk sekolah yang tentu saat ini kondisinya mungkin harus kita perbarui," jelasnya.

Dengan disahkannya APBD Perubahan 2026, Pemko Pekanbaru diharapkan dapat segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah disepakati, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

98 Persen Posyandu di Pekanbaru Jalankan 6 SPM, Sistem Pelaporan Diperkuat

Thu, 01 Oct 2026 23:03:51 +0700

PEKANBARU – Sekitar 98 persen dari 650 Posyandu di Kota Pekanbaru telah mampu menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini memperkuat sistem pelaporan agar berbagai kebutuhan masyarakat yang ditemukan kader dapat lebih cepat ditindaklanjuti.

Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Pekanbaru, Sulastri, mengatakan transformasi Posyandu tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan, tetapi juga penguatan sistem pelaporan.

Melalui sistem tersebut, kader dapat menyampaikan berbagai masukan dan kebutuhan masyarakat yang ditemukan di lapangan. Data yang diinput selanjutnya dapat dipantau oleh camat dan lurah.

Hal itu disampaikan Sulastri saat launching penginputan Posyandu 6 SPM di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru, Kamis (1/10/2026).

"Semua masukan dari warga sesuai dengan SPM. Sekarang, Posyandu sudah bertransformasi menjadi enam SPM. Sistem ini nantinya memudahkan kader dalam melaporkan berbagai masukan dari masyarakat," ujar Sulastri.

Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan warga secara lebih cepat sehingga intervensi dapat segera dilakukan.

"Artinya, dengan sistem ini, kami bisa langsung mengeksekusi setiap laporan yang ada di warga. Data juga bisa terus diperbarui dan dicek," jelasnya.

Berdasarkan pembaruan data TP Posyandu, sekitar 98 persen dari 650 Posyandu di Pekanbaru telah melaksanakan enam SPM.
Meski capaian tersebut cukup tinggi, Sulastri menegaskan evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan pelaksanaan enam SPM berjalan sesuai ketentuan.

"Kami tidak ingin cepat merasa puas. Kami juga masih ragu apakah pelaksanaannya sudah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, akan terus kami perbarui dan evaluasi," katanya.

Sistem pelaporan tersebut ke depan juga akan disempurnakan dan diintegrasikan dengan aplikasi Pekanbaru Aman. Integrasi ini diharapkan dapat membuat proses pemantauan dan pelaporan Posyandu semakin efektif.
Serahkan 200 Paket Alat Antropometri

Selain memperkuat sistem pelaporan, TP Posyandu Pekanbaru juga memberikan dukungan sarana pelayanan. Sebanyak 200 paket alat antropometri diserahkan kepada 200 Posyandu.

Sulastri mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan TP Posyandu pada awal tahun untuk mengetahui kebutuhan masing-masing Posyandu.

"Hari ini, kami menyerahkan 200 paket alat antropometri untuk 200 Posyandu. Ini merupakan hasil monev yang kami lakukan di awal tahun untuk mengetahui apa saja kebutuhan Posyandu," sebutnya.

Pemenuhan kebutuhan sarana Posyandu akan dilakukan secara bertahap. TP Posyandu mulai dari tingkat kecamatan hingga kota akan terus menghimpun masukan dari kader mengenai sarana dan dukungan yang masih diperlukan.

Dalam kegiatan yang sama, sebanyak 300 bibit cabai dari Dinas Ketahanan Pangan juga disalurkan kepada kelompok Dasa Wisma.
Bibit tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas sekitar 3.000 kelompok Dasa Wisma yang telah dibentuk di Pekanbaru.

"Kami berharap bibit ini bisa dikembangkan. Sehingga, ibu-ibu Dasa Wisma yang sudah kami bentuk bisa semakin aktif," harap Sulastri.
Dorong Gerakan Sedekah Buku

Sulastri juga meluncurkan gerakan literasi yang digagas Bunda Literasi Kota Pekanbaru dengan tema "Satu Buku Sejuta Harapan untuk Pekanbaru".

Melalui gerakan tersebut, masyarakat diajak berpartisipasi dalam gerakan sedekah buku. Buku yang terkumpul nantinya akan disimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Pekanbaru.

Camat dan lurah juga diminta menyosialisasikan gerakan tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Program ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) di Pekanbaru.

"Kami berharap Kota Pekanbaru bisa menjadi salah satu daerah yang unggul dalam budaya literasi dan kegemaran membaca," tuturnya.

Ke depan, Sulastri mengungkapkan rencana agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan memiliki perpustakaan atau pojok baca.

"Setiap OPD harus memiliki perpustakaan atau pojok baca. Begitu juga setiap kecamatan dan kelurahan. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota untuk membudayakan literasi di daerah masing-masing," katanya.

Sulastri berharap berbagai program tersebut dapat memperkuat sinergi antara TP PKK, TP Posyandu, pemerintah daerah, kader dan masyarakat.

"Semoga, semua bisa bekerja sama dan terus bersinergi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga," pungkasnya.

Perbaiki Infrastruktur Jalan, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Tue, 06 Oct 2026 18:49:23 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru.

Apresiasi tersebut disampaikan Agung menyusul adanya sejumlah pekerjaan perbaikan dan pelebaran jalan yang dilakukan Pemprov Riau di tiga ruas jalan utama di Kota Pekanbaru.

Agung menyebut, pelebaran jalan tersebut berada di kawasan Panam, Simpang SKA, serta ruas jalan di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru mengucapkan terimakasih, sekaligus apresiasi kepada gubernur yang sudah membangun perbaikan jalan dan pelebaran di Pekanbaru. Ada di Panam pelebaran, Simpang SKA, dan di dekat Masjid Agung,” ujar Agung, Selasa (6/10/2026).

Menurut Agung, pembangunan infrastruktur tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Riau dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu dinilai penting, terutama di tengah kondisi fiskal pemerintah daerah yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara cermat dan berdasarkan skala prioritas.

Ia menilai, pembangunan dan pelebaran jalan di Pekanbaru merupakan salah satu bentuk prioritas pelayanan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita melihat di tengah kondisi fiskal Pemprov Riau, tetap memprioritaskan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Salah satunya prioritas pembangunan jalan di Pekanbaru ini,” katanya.

Agung meyakini pelebaran pada tiga ruas jalan utama tersebut akan memberikan dampak yang cukup luas. Tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berkendara, tetapi juga diharapkan mampu membantu mengurai persoalan kemacetan di sejumlah titik.

Dengan bertambahnya kapasitas jalan, arus lalu lintas di kawasan tersebut diharapkan menjadi lebih lancar. Terlebih, ruas-ruas jalan yang mendapat perhatian merupakan jalur yang memiliki aktivitas lalu lintas cukup tinggi.

“Kami meyakini dengan pelebaran jalan di tiga ruas jalan utama di Pekanbaru ini, dampaknya akan sangat luas. Terutama terhadap kenyamanan masyarakat dan kita harapkan juga dapat mengurai kemacetan,” ujar Agung.

Agung pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Riau, khususnya Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, atas dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Bulan Agustus

Tue, 08 Sep 2026 14:34:13 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. didampingi Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si. dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si. memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2026 Bupan Agustus yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Selasa (08/09/2026)

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa rapat evaluasi ini merupakan agenda penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Memasuki Akhir Triwulan Ketiga ini Bupati Kampar Ahmad Tuzar meminta seluruh OPD agar terus meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program yang masih berjalan, serta memastikan seluruh kegiatan terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selain itu, Ahmad Yuzar meminta seluruh kepala OPD dan camat untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin administrasi, serta segera menyelesaikan berbagai hambatan yang dapat mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar Siap Dukung dan Sukseskan Ruang Bersama Indonesia di Kampar

Mon, 14 Sep 2026 14:32:57 +0700

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan kesiapan untuk mendukung dan menyukseskan program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai gerakan kolaboratif dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekaligus penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk perlindungan perempuan dan anak secara virtual, di Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (14/9/2026).

Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Perum Bulog, gubernur, serta bupati dan wali kota se-Indonesia.

Bupati Kampar didampingi Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si., Kepala Dinas PPKBP3A Kampar Edi Afrizal, TPID Kabupaten Kampar, sejumlah kepala OPD terkait, serta Kepala KCP Bulog Kampar Dedi Permana.
Bupati Ahmad Yuzar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan dukungan penuh terhadap SKB Ruang Bersama Indonesia karena sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan perempuan.

“Kita sangat mendukung Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi perempuan dan anak di Kabupaten Kampar,” ujar Ahmad Yuzar.

Menurutnya, Pemkab Kampar selama ini juga telah menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan dengan pendekatan berbasis potensi dan kearifan lokal.
Berbagai pelatihan telah diberikan kepada perempuan di Kabupaten Kampar, mulai dari keterampilan membuat kue, menjahit, perbaikan telepon seluler, komputer hingga pelatihan keamanan dan keterampilan lainnya.

“Berbagai program berbasis perempuan dan kearifan lokal terus kita lakukan. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Kampar,” katanya.

Ia berharap penandatanganan SKB di tingkat pusat dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi dan kesepakatan di tingkat daerah hingga ke desa - desa.
“Setelah penandatanganan MoU atau kesepakatan di tingkat pusat ini, kita akan menindaklanjutinya di Kabupaten Kampar. Kita siap berkolaborasi agar program Ruang Bersama Indonesia dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, SKB Ruang Bersama Indonesia untuk perlindungan perempuan dan anak merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Tito, isu perlindungan perempuan dan anak merupakan isu global yang harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, SKB tersebut diharapkan menjadi pegangan dan landasan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program sekaligus mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD sesuai ketentuan.

“Ini kabar gembira bagi kita semua, terutama bagi perempuan dan anak yang sebelumnya belum terlayani dengan baik,” ujar Tito.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menambahkan, SKB Ruang Bersama Indonesia merupakan kesepakatan tiga kementerian sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa.

Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan Indonesia Emas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkelanjutan di desa dan kelurahan,” jelas Arifah.

Menurutnya, RBI menjadi platform bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender serta berbasis hak anak. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, berbagai program di desa selama ini telah banyak melibatkan perempuan dengan pendekatan kearifan lokal.

“Program ini sebenarnya sudah kita terapkan di desa dengan berbagai nama dan bentuk program yang mengutamakan keterlibatan perempuan serta berbasis kearifan lokal. Ke depan, kita siap mengkolaborasikannya melalui SKB Ruang Bersama Indonesia,” katanya.

Yandri menambahkan, RBI menempatkan perempuan sebagai salah satu sasaran utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang mampu melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan maupun persoalan sosial.

Dengan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, desa dan kelurahan, RBI diharapkan menjadi gerakan bersama yang mampu memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.

Green For Riau Perkuat Transparansi, Pengaduan, dan Perlindungan Hak Masyarakat

Mon, 07 Sep 2026 14:30:00 +0700

PEKANBARU – Transparansi, perlindungan hak masyarakat, dan pembagian manfaat yang berkeadilan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Green For Riau Initiative. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative yang berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (7/9/2026).

Pemprov Riau menilai penguatan tata kelola diperlukan agar setiap aksi penurunan emisi tidak hanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Pemprov Riau meluncurkan website Green For Riau serta sistem FGRM yang dirancang untuk memperkuat keterbukaan informasi dan menyediakan mekanisme penyampaian pengaduan bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan peluncuran website Green For Riau dan sistem FGRM merupakan bagian dari upaya Pemprov Riau membangun tata kelola program yang semakin terbuka.

“Hari ini kita memperkuat komitmen terhadap transparansi melalui peluncuran website Green For Riau dan sistem FGRM. Keduanya menjadi ruang bersama untuk informasi, pengetahuan, komunikasi, serta penyampaian pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Syahrial menegaskan bahwa manfaat dari aksi iklim harus dikelola secara adil dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak dan perlindungan terhadap masyarakat.

Pemprov Riau, lanjutnya, juga berkomitmen menyusun Benefit Sharing Plan secara partisipatif dengan memperhatikan prinsip FPIC dan safeguards.

“Kita ingin memastikan manfaat yang dihasilkan dari aksi iklim tidak hanya tercermin dalam angka penurunan emisi. Manfaat tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat secara adil, proporsional, dan inklusif,” tegasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, mengatakan perlindungan hak masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga integritas pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal, kata dia, perlu memperoleh ruang partisipasi yang bermakna sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal perlu dihormati dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Partisipasi mereka juga harus dilakukan secara bermakna melalui mekanisme safeguards yang jelas dan sesuai ketentuan,” katanya.

Haruni juga menekankan pentingnya penerapan Free, Prior and Informed Consent (FPIC), mekanisme pengaduan, serta pembagian manfaat yang transparan dan berkeadilan. Menurutnya, sistem informasi yang dibangun tidak cukup hanya menyediakan data, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

“Masyarakat harus memperoleh informasi yang mudah dipahami dan memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang jelas. Mereka juga perlu mengetahui bagaimana manfaat program ditentukan dan dibagikan secara transparan serta adil,” ujarnya.

Pemprov Riau Dorong Integrasi Data Kesehatan dari Puskesmas hingga RS di Kuliah Umum UHTP

Mon, 14 Sep 2026 14:28:08 +0700

PEKANBARU (RA) - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli hadir pada Kuliah Umum Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Senin (14/9/2026).

Kegiatan bertema "Sinergi Hukum, Teknologi Informasi dan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Data di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdampak" itu menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan sebagai Pemateri.

Dikatakan Zulkifli, pilihan tema ini sangat dekat dengan kebutuhan pemerintah daerah, bagaimana menggunakan data untuk memperbaiki pelayanan, sekaligus menjaga hak masyarakat.

"Saat ini, kebutuhan terhadap data sangat konkret. Di mana pelayanan perlu diperkuat, siapa yang harus didahulukan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki keadaan masyarakat," kata Zulkifli.

Karena itu, katanya, arah pemanfaatan data di Riau harus membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat, dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita perlu memperkuat keterhubungan informasi dari puskesmas hingga rumah sakit, sekaligus kesesuaiannya dengan SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan," ucap Zulkifli.

Dikatakannya, bagi Provinsi Riau, keterhubungan informasi tersebut diperlukan dalam membantu membaca kebutuhan obat, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Informasi itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang paling dibutuhkan.

"Dalam pengembangan sistem, kemudahan kerja petugas juga harus menjadi perhatian. Pencatatan perlu disederhanakan agar waktu tenaga kesehatan lebih banyak tersedia untuk melayani pasien. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada berkurangnya waktu tunggu, lancarnya rujukan, dan cepatnya tindak lanjut kepada warga. Kebutuhan itu juga berlaku dalam menghadapi risiko lingkungan," ungkapnya.

Terlebih lagi, kata Zulkifli, data titik panas, kualitas udara, dan laporan gangguan kesehatan perlu dianalisis bersama. Dengan demikian, informasi lingkungan dapat membantu menentukan kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penyampaian peringatan kepada masyarakat.

"Di sinilah kerja sama pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, dan media mempunyai peran yang saling menguatkan. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari seluruh upaya tersebut. Karena itu, sistem pelayanan perlu dibangun dengan tujuan penggunaan data yang jelas, pembatasan akses, dan tanggung jawab pengelolaan yang tegas. Untuk penelitian dan publikasi, identitas pribadi harus dilindungi sesuai ketentuan," ungkapnya.

Ke depannya, kata Zulkifli, pemanfaatan kecerdasan buatan juga perlu disiapkan dengan matang. Penggunaannya harus melalui pengujian yang memadai, memperhatikan kondisi masyarakat setempat, serta tetap berada dalam pengawasan tenaga yang kompeten.

"Layanan digital juga harus dapat dijangkau warga di pesisir, kepulauan, dan perdesaan. Pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi perlu tersedia. Kemajuan pelayanan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan Riau ke depan membuka ruang pengabdian yang luas bagi mahasiswa. Di mana, saat ini membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami data, ahli teknologi yang memahami proses pelayanan, serta tenaga hukum dan komunikasi yang mampu menjaga hak warga dan menjelaskan informasi secara benar.

"Kemampuan bekerja bersama itulah yang perlu tumbuh sejak di bangku kuliah. Melalui penelitian, praktik lapangan, dan pengabdian masyarakat, persoalan daerah dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus sumber solusi. Saya berharap agenda hari ini dapat memperluas pendidikan hukum, meningkatkan literasi kesehatan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya," pungkasnya.

Wako Agung Nugroho Buka PORSENIJAR PGRI Pekanbaru, Diikuti 2.000 Peserta

Wed, 02 Sep 2026 14:17:28 +0700

PEKANBARU — Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho membuka Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (PORSENIJAR) PGRI tingkat Kota Pekanbaru di Hall A Sport Center, kawasan Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Rabu (2/9/2026).

Wako Agung mengapresiasi antusiasme para guru yang berpartisipasi dalam ajang tersebut. Menurutnya, PORSENIJAR tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kekompakan dan kebersamaan guru dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru.

"Hari ini, kami menghadiri pembukaan pekan olahraga para guru. Kegiatan ini sangat luar biasa karena diikuti dengan semangat tinggi dan menghadirkan energi positif," kata Agung.

Pembukaan PORSENIJAR PGRI Pekanbaru berlangsung meriah dan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang mewakili 15 kecamatan. Agung berharap antusiasme tersebut menjadi modal bagi para guru untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Ia juga menargetkan para pemenang dapat membawa nama baik Pekanbaru pada PORSENIJAR tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Siak.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Selanjutnya, kami berharap dapat mengirimkan para pemenang dari sejumlah cabang olahraga yang dipertandingkan untuk berlaga pada PORSENIJAR Provinsi Riau di Kabupaten Siak," harapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diselenggarakan PGRI tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga dan seni bagi guru penting untuk membangun kebersamaan sekaligus mempererat hubungan antarguru.

"Pemko Pekanbaru mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada PGRI. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat semakin memperkuat kekompakan guru, semangat kebersamaan, dan gotong royong," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Pekanbaru Miftahudin mengatakan PORSENIJAR tahun ini diikuti sekitar 400 atlet yang merupakan guru dari 15 cabang atau kecamatan.

"Pesertanya sekitar 400 atlet yang terdiri atas guru-guru dari 15 cabang atau kecamatan," kata Miftahudin.

PORSENIJAR juga menjadi ajang seleksi untuk menjaring guru-guru terbaik yang akan memperkuat kontingen Pekanbaru pada tingkat Provinsi Riau.

Para atlet yang meraih prestasi terbaik akan dipersiapkan untuk mengikuti PORSENIJAR tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Siak Sri Indrapura pada 22 September mendatang.
"Rekan-rekan guru yang di
nyatakan sebagai atlet terbaik nantinya akan kami bawa ke tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Siak Sri Indrapura," ujarnya.

PORSENIJAR PGRI Kota Pekanbaru berlangsung selama tiga hari dengan pertandingan yang digelar di sejumlah lokasi.

Total terdapat 10 cabang lomba yang memadukan olahraga dan seni. Cabang seni di antaranya tari, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan paduan suara.

Sementara itu, pertandingan bola voli digelar di Stadion Kaharuddin Nasution. Sejumlah cabang olahraga lainnya, seperti sepak takraw dan bulu tangkis, dilaksanakan di kawasan Purna MTQ.

Miftahudin berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Selain mengejar prestasi, PORSENIJAR diharapkan menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan serta menjaga suasana tetap aman, damai, dan kondusif.

"Kami berharap para atlet dan guru yang mengikuti pertandingan maupun seleksi dapat menjunjung tinggi sportivitas agar kegiatan ini berjalan dengan aman, damai, dan kondusif," tuturnya.

Melalui PORSENIJAR ini, Pemko Pekanbaru berharap lahir atlet-atlet guru terbaik yang tidak hanya mengharumkan nama masing-masing kecamatan, tetapi juga mampu mengukir prestasi bagi Kota Pekanbaru di tingkat Provinsi Riau.

Pekanbaru Borong Empat Penghargaan di Ajang IMT-GT Green City Award 2026

Fri, 11 Sep 2026 14:15:52 +0700

PEKANBARU — Kota Pekanbaru menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan memborong empat penghargaan dalam ajang 1st IMT-GT Green City Award 2026 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Empat penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap berbagai upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mendorong pembangunan perkotaan yang hijau, berkelanjutan, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan iklim.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang hadir mewakili Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Pertemuan Kepala Daerah IMT-GT ke-32 yang melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pertemuan ini turut dihadiri para menteri, kepala daerah, perwakilan ASEAN, serta Asian Development Bank.

Adapun empat penghargaan yang diraih Pekanbaru yakni:
1. Penghargaan Emas — Ranking 1 Kategori Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
2. Penghargaan Perak — Ranking 2 Kategori Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Perkotaan.
3. Penghargaan Perunggu — Ranking 3 Kategori Pengelolaan Sampah Padat.
4. Sertifikat Pengakuan — Kategori Transportasi Berkelanjutan dan Mobilitas Rendah Karbon.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan menjadi pengakuan internasional terhadap arah pembangunan Kota Pekanbaru menuju Metropolitan Green City.

"Ini bukan sekadar piala, tetapi pengakuan internasional terhadap arah pembangunan Pekanbaru menuju Metropolitan Green City. Penghargaan ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk bekerja lebih keras," kata Agung.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memperkuat berbagai program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Direktur Pusat Kerja Sama Subregional IMT-GT (CIMT), Amri Bukhairi Bakhtiar, turut mengapresiasi komitmen dan inovasi Pemko Pekanbaru dalam mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut diberikan setelah Pekanbaru melalui proses penilaian dan evaluasi secara menyeluruh.

"Setelah melakukan penilaian dan evaluasi menyeluruh, kami dengan senang hati memuji komitmen, inovasi, dan upaya berkelanjutan kota Anda dalam memajukan pembangunan perkotaan yang lebih hijau, inklusif, dan tahan terhadap perubahan iklim," ujarnya.

Amri menyebut capaian tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Urban Development Framework (SUDF) IMT-GT.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi tonggak penting bagi Pekanbaru untuk terus mengambil peran dalam pengembangan kota berkelanjutan di kawasan IMT-GT.

"Kami berharap dapat merayakan tonggak sejarah ini bersama-sama dan menantikan kepemimpinan berkelanjutan kota Anda dalam memajukan pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh Subwilayah IMT-GT," pungkasnya.

Pekanbaru di Apresiasi Nasional: Program Wali Kota, Agung Nugroho Akses dan Infrastruktur Pendidikan Diakui KompasTV

Thu, 10 Sep 2026 05:06:49 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Bupati Kampar Bersama Forkopimda Gelar Rakor Penanganan Karhutla, Tegaskan Komitmen Bersama Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Wed, 26 Aug 2026 13:57:07 +0700

KAMPAR — Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Kantor Bupati Kampar, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pihak dalam penanganan karhutla, sekaligus menekan dampak asap yang saat ini dirasakan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kampar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Kapolres Kampar P. Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K., Dandim 0313/KPR Letkol Czi. Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si., Kajari Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H., Ketua DPRD Kampar H. Taridi, S.H.I., M.M., serta unsur Forkopimda lainnya.

Selain itu, rapat juga diikuti OPD terkait, seluruh camat se-Kabupaten Kampar, kepala desa dan lurah, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Kapolres Kampar P. Boby Putra Ramadhan Sebayang, S.I.K. menyampaikan perkembangan terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam melakukan pencegahan, penanganan, serta memastikan setiap kejadian karhutla dapat ditangani dengan cepat.

Sementara itu, Bupati Kampar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forkopimda berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan karhutla secara bersama-sama.

Bupati menyampaikan bahwa seluruh unsur harus bergerak dan bekerja sama, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, kepala desa dan lurah, perusahaan hingga seluruh komponen masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan dapat segera ditangani dan dampak yang ditimbulkan, khususnya asap tebal yang mengganggu masyarakat, dapat segera berakhir.

“Kita berkomitmen bersama Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan karhutla ini. Semua pihak harus bekerja sama dan bergerak cepat agar kebakaran dapat segera ditangani dan dampak asap terhadap masyarakat dapat segera hilang,” tegas Bupati.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pencegahan menjadi hal yang sangat penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan Maklumat Deklarasi Bersama yang menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat.

Maklumat tersebut mengusung komitmen:

“PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BERSAMA FORKOPIMDA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT BERKOMITMEN MENCEGAH TERJADINYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KAMPAR.”

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kampar bersama unsur Forkopimda, para camat, kepala desa/lurah, serta perwakilan perusahaan. Penandatanganan pada baliho yang telah disiapkan di Aula Kantor Bupati Kampar tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk mencegah dan menanggulangi karhutla di Kabupaten Kampar.

Melalui rakor dan deklarasi bersama ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi di lapangan, serta bersama-sama menjaga wilayah Kabupaten Kampar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Ini adalah komitmen kita bersama. Pemerintah, Forkopimda, kecamatan, desa dan kelurahan, perusahaan serta masyarakat harus bersatu mencegah karhutla. Dengan kerja sama dan kepedulian semua pihak, kita berharap Kabupaten Kampar dapat terbebas dari karhutla dan masyarakat tidak lagi terdampak asap,” pungkas Bupati.

Pemko Pekanbaru Siapkan Penyaluran Bantuan Beras untuk 60.478 Penerima

Thu, 27 Aug 2026 13:55:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi 60.478 penerima bantuan pangan (PBP) yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan.

Bantuan pangan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

“Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan, menjaga stabilisasi pasokan dan harga, serta memastikan ketersediaan, keamanan, dan gizi pangan nasional,” kata Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar saat Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan CPP Alokasi Juli-September di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (26/8/2026).

Bapanas memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, mengelola cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN), seperti Perum Bulog dan ID Food, serta memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, Bapanas berperan dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

"Lembaga ini juga melakukan pengawasan untuk memastikan keamanan pangan, terutama pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Dalam program bantuan pangan ini, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyediakan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat," ungkap Markarius

Penyaluran tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026. Bantuan diberikan untuk alokasi Juli-September.

"Setiap penerima memperoleh sepuluh kilogram beras per bulan yang diserahkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total 30 kilogram beras untuk bantuan selama tiga bulan," jelas Markarius.

Untuk Kota Pekanbaru, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 60.478 orang yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, khususnya kelompok desil satu sampai empat

Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui titik-titik penyerahan yang berada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Penentuan lokasi penyerahan akan dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi ini.

“Kami berharap 15 camat dan 83 lurah dapat mendukung serta memfasilitasi pendistribusian bantuan pangan ini. Sehingga, penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” harap Markarius.

Hingga Dini Hari Bupati Siak Pimpin Karhutla, Menjaga Sumur Minyak BSP

Thu, 27 Aug 2026 13:55:03 +0700

SIAK — Api merambat di lahan gambut di sekitar Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau, membuat situasi sempat mengkhawatirkan Rabu malam (26/8/2026). Bukan hanya karena kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau, tetapi kobaran api juga mendekati objek vital sumur minyak BUMD PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang berada di Dayun.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli turun langsung memimpin penanganan di lapangan. Ia turun bersama Dandim, Kapolres, jajaran BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), Direktur BSP Robi Junipa, tim hingga tim pemadam swasta berjibaku mengendalikan api.

Afni berada di lokasi hingga sekitar pukul 02.00 WIB, Kamis (27/8/2026). Sementara Dandim dan pasukannya terus bertahan hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak.

"Titik api awalnya sejak siang, dari kebun sawit warga. Kapolres Siak memimpin pembuatan kanal dan embung. Karena lokasi ini berada pada area jelajah Harimau Sumatera, awalnya kita tak rencanakan kerja malam hari. Namun jam 11 malam api semakin mengelilingi sumur minyak. Akhirnya kita putuskan pemadaman terbatas malam tadi. Dibantu TNI dan bahkan dikawal pemadaman pakai senjata buat jaga-jaga karena ini memang lokasi rawan hewan buas seperti Harimau dan Beruang," ungkap Afni.

Semakin malam situasi menjadi semakin rawan karena lokasi kebakaran berada sangat dekat dengan sumur minyak BSP. Bahkan, jarak api dengan objek vital nasional tersebut sempat hanya sekitar 50 hingga 100 meter.

Afni membeberkan ada dua titik besar yang menjadi perhatian. Satu titik ada tiga sumur minyak, sementara titik lainnya ada dua sumur. Keduanya dikelilingi kawasan tanah gambut yang dikelilingi perkebunan sawit warga.

"Yang paling riskan itu ada lima titik. Sumur minyak ini sangat rentan sekali dengan api. Itu yang kami jaga karena ini obyek vital nasional," ujarnya.

Karena menjadi kawasan habitat harimau sumatera, petugas tidak leluasa melakukan pemadaman pada malam hari. Personel TNI bahkan mengawal proses pengawalan untuk mengantisipasi kemunculan harimau.

Afni menyebutkan titik api pertama kali diketahui sekitar dua hari sebelumnya. Medan yang sulit, sumber air terbatas, serta minimnya jaringan komunikasi membuat penanganan semakin berat.

"Sumber air sulit, makanya saya minta bantu Satgas Udara dan langsung turun helikopter water bombing. Sementara alat berat juga sulit masuk karena medannya cukup sulit," katanya.

Di lapangan, alat berat kemudian membuat embung yang kini mulai terisi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman. Titik kebakaran yang berdekatan dengan pipa minyak BSP juga telah dipadamkan dan dibuat sekat agar api tidak kembali merambat.

Kapolres Siak disebut sejak pagi ikut berada di lokasi hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah itu, penanganan dilanjutkan Dandim bersama pasukannya hingga pagi."Terima kasih kolaborasi yang luar biasa," kata Afni.

Di tengah perjuangan memadamkan api, ucap Afni, persoalan lain ikut "menghantui" tim. Hampir tidak ada sinyal telekomunikasi di lokasi krusial tersebut. "Kondisinya kesulitan dan nyaris tidak ada sinyal. Ini sangat menyulitkan kami berkoordinasi. Harus keluar lokasi baru ada sinyal," ujarnya.

Afni berharap ada solusi untuk memperkuat jaringan komunikasi di kawasan tersebut, terutama karena lokasi merupakan wilayah rawan bencana sekaligus berdekatan dengan objek vital negara.

Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api benar-benar terkendali. Luasan lahan yang terbakar juga belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan.

Di tengah kepungan asap, gambut dan ancaman satwa liar, ungkap Afni, perhatian utama petugas kini satu, memastikan api tidak kembali menjalar menuju sumur-sumur minyak BSP.

Pacu Jalur Resmi Digelar, Plt Bupati Kuansing Dorong Tepian Narosa Jadi Destinasi Wisata Budaya

Wed, 19 Aug 2026 14:44:06 +0700

TELUK KUANTAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi menargetkan kawasan Tepian Narosa di Kota Teluk Kuantan menjadi destinasi wisata budaya unggulan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Penegasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi Muklisini saat rangkaian pembukaan Festival Pacu Jalur 2026.

"Kita ingin Tepian Narosa dikenal sebagai destinasi budaya yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kita ingin UMKM tumbuh dan semakin banyak orang mengenal kebudayaan Kuansing," kata Muklisin, Rabu (19/8/2026).

Menurut Muklisin, pengembangan Tepian Narosa tidak bisa hanya mengandalkan keindahan alam Sungai Kuantan. Nilai-nilai budaya Kuantan Singingi harus menjadi daya tarik utama.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan wisata menjadi indikator keberhasilan. Dengan banyaknya wisatawan yang datang, diharapkan produk kuliner, kerajinan, dan jasa masyarakat lokal bisa semakin dikenal luas.

"Semakin banyak event budaya, semakin banyak peluang usaha untuk masyarakat. Itu tujuan kita," jelasnya.

Pada pergelaran Festival Pacu Jalur 2026, Muklisin juga mengajak seluruh masyarakat Kuansing untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan menjadi tuan rumah yang baik.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik. Mari kita sambut pengunjung dengan ramah, senyum dan rasa aman serta rasa nyaman. Dan tidak lupa tetap menjunjung tinggi nilai budaya Melayu," pesannya.

Plt Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah memberikan perhatian besar terhadap Festival Pacu Jalur 2026.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemprov Riau atas perhatian dan dukungan serta sinergi pada event ini. Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari Pemprov Riau senilai Rp1.450.000.000," pungkasnya.

Ranperda Penanaman Modal, Pemprov Riau Dorong Investasi yang Berpihak pada Daerah

Mon, 24 Aug 2026 14:41:39 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, pada Senin (24/8/2026). Rapat paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal dan tiga pembahasan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, investasi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing daerah.

"Penanaman modal ini selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga berperan dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah," ujarnya.

Namun demikian, Syahrial Abdi mengatakan bahwa investasi juga memerlukan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, pemerataan manfaat, serta keberpihakan kepada pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penyesuaian regulasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Saat ini, Pemprov Riau telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Menurut Syahrial, kedua peraturan daerah tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kedua peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Ranperda ini, pemerintah daerah memberikan kepastian bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri tanpa mengabaikan pengusaha lokal dan UMKM," jelasnya.

Dalam Ranperda tentang Penanaman Modal tersebut, terdapat lima pokok pengaturan yang menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, kemudahan perizinan dan pelayanan publik yang terintegrasi melalui Pusat Pelayanan Publik Provinsi (P4) serta sistem Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut bertujuan memfasilitasi perizinan berusaha secara daring dengan pendekatan perizinan berbasis risiko.

"Melalui pelayanan publik terintegrasi melalui P4 dan sistem OSS ini, memiliki banyak manfaat, seperti pemangkasan waktu yang lebih cepat, transparansi tinggi dan akses yang mudah. Semoga dengan ini pelayanan menjadi lebih mudah, cepat dan transparan," katanya.

Kedua, pemberian insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah. Insentif tersebut diberikan berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan layanan bank milik pemerintah daerah, serta kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Insentif diberikan berdasarkan kriteria antara lain penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan layanan bank milik pemerintah daerah serta kemitraan dengan UMKM. Hal ini dapat mendorong investasi, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberdayakan pelaku usaha kecil," ungkapnya.

Ketiga, dukungan terhadap hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan daerah, seperti perkebunan, pertambangan, perikanan, pertanian, dan energi terbarukan.

Keempat, perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Syahrial menjelaskan, setiap kegiatan penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja dari Provinsi Riau. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Kemudian yang keempat, perlindungan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal, di mana setiap penanaman modal wajib memprioritaskan tenaga kerja dari Provinsi Riau, serta mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit satu persen dari jumlah pegawai atau pekerjanya," terangnya.

Sementara itu, pokok pengaturan kelima adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Menurut Syahrial Abdi, setiap investasi yang masuk ke Riau harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan para pekerja.

"Dengan pengaturan tersebut investasi yang masuk ke Riau diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian, membuka kesempatan kerja, memperkuat pengusaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Masifkan Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS di SMP, SMA, hingga Universitas

Wed, 12 Aug 2026 14:40:33 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan upaya masif pencegahan penularan HIV/AIDS, melalui sosialisasi dan edukasi ke SMP, SMA dan universitas-universitas di Kota Pekanbaru.

Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, generasi muda merupakan sasaran dan target sosialisasi dan edukasi penularan HIV/AIDS. Menurutnya, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil skreening yang digencarkan oleh Pemko Pekanbaru dalam 3 bulan terakhir, banyak usia muda dan usia produktif yang teridentifikasi HIV/AIDS.

"Target sosialisasi dan edukasi kita adalah SMP, SMA dan perguruan tinggi di Pekanbaru. Karena berdasarkan skrining, HIV/AIDS banyak ditemukan di usia pelajar dan mahasiswa," ujarnya, usai menjadi narasumber dalam Program Acara Pamong Menyapa LPP TVRI Stasiun Riau dengan Tema "Sinergi Bersama: Wujudkan Generasi Sehat Bebas HIV/ AIDS", di UMRI, Jalan Tuanku Tambusai, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya, setiap minggu akan turun ke SMP, SMA dan KPA Goes to Campus.

"KPA Goes to Campus nanti mudah-mudahan bisa di launching mulai dari UMRI," jelasnya.

Selain ke sekolah dan kampus, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para pendakwah dan penceramah agar memberikan kajian mengenai pencegahan HIV/AIDS, pandangan agama melalui perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di masjid-masjid

"Intinya kita akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk memberantas HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Karena penyakit ini adalah ancaman serius terhadap tatanan nilai kehidupan," pungkasnya.

Wali Kota Pekanbaru Ajak Jajaran Pemko Punya Semangat Melayani Masyarakat

Mon, 17 Aug 2026 14:39:26 +0700

PEKANBARU - Prosesi Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Gedung Utama, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Senin (17/8/2026) berlangsung khidmat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, memimpin langsung upacara yang dihadiri juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pekanbaru.

Ada juga para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka yang hadir memakai busana adat dari berbagai daerah di nusantara.

Agung dalam momen HUT Kemerdekaan RI mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat. Mereka harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat.

"Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi ada di seluruh hati sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat," terangnya usai memimpin upacara.

Dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, mengingatkan agar jajaran pemerintah kota sebagai abdi negara tetap menjaga amanah jabatan. Mereka harus bisa memberi pelayanan sepenuh hati dengan memberi kemudahan.

"Kami juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan, jangan perbedaan memicu perpecahan," ungkapnya.

Agung juga berkomitmen untuk menuntaskan satu persatu persoalan di Kota Pekanbaru. Ia mengajak semua pihak bergandengan tangan menciptakan Kota Pekanbaru agar lebih baik.

"Mari bersama-sana kita mewujudkan Kota Pekanbaru yang aman dan nyaman," terangnya.

Agung juga memberi apresiasi kepada seluruh anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pekanbaru. Mereka merupakan siswa-siswi terbaik di SMA dan SMK yang ada di Kota Pekanbaru.

"Kami juga mengapresiasi pelatih, pembina serta unsur TNI dan Polri serta orangtua yang mendukung anak-anaknya menjadi paskibra tahun ini," ujarnya.

Strategi Keroyokan Pemadaman Gambut Kerumutan: Kombinasi Alat Berat Hingga Water Bombing

Tue, 25 Aug 2026 14:38:13 +0700

PEKANBARU - Tim gabungan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kelurahan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada hari keempat operasi, upaya difokuskan pada pengendalian kepala api di sisi selatan kawasan yang terbakar.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka akses menuju kepala api menggunakan alat berat excavator. Tim juga melakukan pencucian kanal di sisi selatan sebagai bagian dari upaya mendukung pengendalian api di kawasan gambut.

Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat, Muhammad Ilham Sidik, menyampaikan akses menuju bagian selatan kepala api masih menjadi perhatian dalam operasi hari ini.

“Penyekatan kepala api dilakukan di sisi selatan lokasi kebakaran. Selain itu, dilakukan pembukaan akses jalan menggunakan excavator dan pencucian kanal di sisi selatan,” ujar Ilham dalam laporan penanganan fire spot Manggala Agni Daops Rengat, Senin (24/8/2026) malam.

Berdasarkan laporan lapangan, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 702 hektare. Lokasi tersebut merupakan kawasan gambut dengan status lahan hutan produksi.

Operasi melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD Provinsi Riau, BPBD Kabupaten Pelalawan, Damkar Kabupaten Pelalawan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau, KPH Sorek DLHK Provinsi Riau, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta regu pemadam kebakaran perusahaan.

Kondisi lapangan masih memberikan tantangan bagi personel. Akses menuju kepala api di sisi selatan belum seluruhnya terbuka.

"Di saat bersamaan, angin yang cukup kencang, cuaca panas ekstrem, ketersediaan bahan bakar yang masih potensial, dan karakteristik gambut yang dalam turut memengaruhi proses pemadaman," jelasnya.

Meski menghadapi kondisi tersebut, perkembangan operasi menunjukkan hasil positif. Tim mencatat penjalaran kepala api aktif mulai melambat karena bahan bakar potensial di sekitar area kebakaran berkurang.

“Strategi pemadaman berjalan sesuai rencana dan sinergi antar-stakeholder berjalan dengan baik. Kondisi lokasi kebakaran lebih terkendali,” kata Ilham.

Penanganan akan dilanjutkan pada hari berikutnya untuk memastikan api benar-benar terkendali. Dukungan operasi juga diperkuat dengan water bombing, alat berat, serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terlibat di lapangan.

Wako Agung Buka Jalan Balap Motor Rutin di Pekanbaru, Targetkan Pembalap Nasional Merapat

Mon, 24 Aug 2026 14:36:42 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mendorong kejuaraan balap motor di Kota Pekanbaru digelar rutin minimal tiga kali dalam setahun.

Selain menjadi wadah bagi pembalap dan komunitas otomotif, event resmi tersebut dinilai bisa menjadi salah satu solusi menekan aksi balapan liar di jalan raya.

Hal itu disampaikan Agung saat menghadiri hari terakhir Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota Pekanbaru di Sirkuit Non-Permanen (NP) Kompleks Perkantoran Wali Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Ahad (23/8/2026).

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru akan membahas agenda balap rutin tersebut bersama Polresta Pekanbaru. Ia juga meminta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) mempersiapkan penyelenggaraan event secara berkala.

"Event ini sangat mendukung agar bagaimana balapan motor atau balapan liar yang ada di Kota Pekanbaru sudah tidak ada lagi atau menekan balapan liar," kata Wako Agung.

Tak hanya tingkat regional, Agung berharap ke depan Pekanbaru mampu mendatangkan pembalap dan kejuaraan nasional. Keberadaan sirkuit yang cukup permanen dinilai menjadi modal untuk mengembangkan olahraga otomotif sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

"Mudah-mudahan kita bisa membawa tentunya balapan-balapan nasional untuk hadir di sirkuit yang cukup permanen ini. Mudah-mudahan juga akan menimbulkan dan menumbuhkan perekonomian di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Event tersebut juga dikemas untuk menggerakkan UMKM. Kehadiran sekitar 200 peserta dengan total starter mencapai 400 pembalap, ditambah mekanik, official, komunitas dan penonton, diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha.

"Balapan ini sengaja kita selenggarakan untuk bagaimana tidak hanya tentang balapan motor tapi juga menghidupkan pelaku UMKM agar bagaimana UMKM tumbuh kembang di Kota Pekanbaru," jelasnya.

Selain itu, panitia juga menggalang donasi untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana alam. Hingga Ahad siang, donasi yang terkumpul sekitar Rp120 juta. Agung berharap jumlah tersebut dapat menembus Rp500 juta.

Kejuaraan yang berlangsung 22–23 Agustus 2026 ini juga menjadi momen nostalgia bagi Agung. Sebelum menjadi wali kota, ia mengaku pernah berada di posisi para pembalap, mengenakan helm dan wearpack serta menunggu lampu start.

"Hari ini terasa sangat berbeda bagi saya karena ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena sebelum saya menjadi wali kota, ini ibarat saya kembali nostalgia," ucapnya.

"Tentu ini merupakan bagian nostalgia kami bersama para seluruh senior. Dan hari ini saya walaupun sudah menjadi wali kota, tapi hati saya tetap seperti menjadi pembalap," tambahnya.

Kejuaraan ini diikuti sekitar 200 peserta dengan total 400 starter dari berbagai daerah di Sumatera, termasuk Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Sebanyak 15 kategori dipertandingkan, terdiri atas empat kelas utama dan 11 kelas supporting.

Salah satu pembalap yang naik podium adalah Ardia Farel Ramadhan dari Bukittinggi yang menjadi juara pertama kelas Bebek Standard U-23. Ia mengaku sempat kehilangan posisi, namun berhasil melakukan overtaking pada lap terakhir untuk merebut podium utama.

"Ya alhamdulillah, bisa mendapati podium pertama. Tadi itu sempat lap-lap terakhir terkena potong di air terakhir. Alhamdulillahnya saya bisa kembali menyalip di air terakhir,” kata Ardia.

Ia menilai layout Sirkuit NP cukup nyaman untuk balapan karena aspal tidak licin dan mendukung manuver di tikungan maupun chicane.

“Untuk layout sirkuitnya bagus, aspalnya tidak licin. Enak untuk cornering sama chicanes-nya bagus. Cuaca bagus,” ujarnya.

Ardia berharap Pemko Pekanbaru kembali menggelar event serupa pada seri berikutnya.

"Semoga masih ada seri berikutnya untuk event di sini lagi," harapnya.

Pelebaran Jalan Kaharuddin Nasution, Posisi Pagar Kantor Camat Bukit Raya akan Digeser

Tue, 25 Aug 2026 14:34:36 +0700

PEKANBARU - Ada rencana Jalan Kaharuddin Nasution, Kota Pekanbaru bakal mengalami pelebaran. Proses pelebaran jalan ini untuk mencegah kemacetan yang kerap terjadi di depan Kantor Camat Bukit Raya.

Apalagi terdapat persimpangan Jalan Unggas yang posisinya tidak jauh dari U Turn. Kondisi ini membuat arus lalu lintas di kawasan itu selalu padat pada jam sibuk.

Jalan tersebut saat ini memiliki empat lajur. Dua lajur pada jalur kanan dan dua lajur lainnya pada jalur kiri.

Proses pelebaran ini nantinya membuat lahan Kantor Camat Bukit Raya bakal terdampak. Bagian gerbang depan kantor itu nantinya bakal bergeser dari posisi saat ini.

"Lahan di depan kantor camat bakal dipotong untuk pelebaran jalan," terang Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Senin (24/8/2026)

Pemerintah kota mendukung upaya pelebaran itu. Ia berharap nantinya jalan tersebut tidak lagi macet lagi.

"Kami menyadari banyak warga yang mengeluhkan jalan ini macet. Semoga dengan pelebaran jalan, jalan itu tidak macet lagi," ungkapnya.

Camat Bukit Raya, Defna Leony mengatakan bahwa lahan kantor camat memang terdampak pada pelebaran jalan tersebut. Ia menyebut bahwa lahan bagian depan kantor akan mundur dari posisi saat ini.

"Bagian depan camat ini akan dimundurkan, karena ada pelebaran Jalan Kaharuddin Nasution," paparnya.

Pihaknya belum memastikan sejauh mana gerbang depan kantor itu bakal mundur dari posisinya. Mereka juga berkoordinasi dengan pemilik bangunan di sebelah kantor camat.

"Agar belokan dari simpang Jalan Unggas tidak patah, sehingga keluar masuk kendaraan tidak harus menunggu," ulasnya.