Bupati Kampar Pimpin Langsung Rapat Pra Musrenbang RKPD 2026

Bangkinang Kota - Rapat Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Kampar dipimpin langsung oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT di Aula Muara Takus Bappeda Kampar pada Selasa, 18/03/2025 

 
Didampingi Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag, M.Si dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar H. Hambali, SE, MBA, MH, Bupati Kampar menyampaikan Kepada Seluruh Kepala OPD agar penyusunan RKPD tahun 2026 ini berpedoman pada capaian dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta lebih difokuskan pada sektor yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat, seperti Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Pertanian serta Pertumbuhan Ekonomi.

Ahmad Yuzar menegaskan kepada seluruh pemangku kebijakan agar taat azas, seluruh dokumen perencanaan hingga penetapan pengesahan APBD nantinya untuk dapat mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Ahmad Yuzar memaparkan Program unggulan Pemerintah Kabupaten Kampar diantaranya Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Kampar melalui pendidikan berkualitas, kesehatan yang merata, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Program lainnya adalah meningkatkan daya saing produk daerah dengan mengembangkan sektor UMKM, industri kreatif, serta hilirisasi produk pertanian dan perkebunan.

Pra Musrenbang ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan baik, sistematis, dan sesuai dengan visi pembangunan kabupaten kampar, yakni "mewujudkan kabupaten kampar yang maju, agamis, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera tahun 2030", tambah Ahmad Yuzar.

Sementara itu Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti juga berharap agar anak-anak kampar mendapatkan pendidikan yang bermutu agar nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

Ia juga menambahkan program terkait peningkatan kesejahteraan kaum perempuan diantaranya Meningkatkan pemberdayaan perempuan di segala bidang guna menciptakan kesetaraan dan mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis digital. Meningkatkan pembangunan keagamaan melalui dukungan bagi lembaga keagamaan, penguatan karakter islami, serta toleransi dan kerukunan antar umat beragama. (Adv)