Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman

Selasa, 31 Maret 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ditengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga minyak mentah dunia, Indonesia berada dalam kondisi perekonomian yang stabil. 

Tidak hanya itu, Airlangga juga membawa kabar baik bagi masyarakat Indonesia bahwa kondisi stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. 

"Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil, dengan fundamental yang kokoh, dan hingga saat ini stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," katanya, dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global saat ini secara virtual, Selasa( 31/3/26).

Menko Bidang Perekonomian ini menambahkan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resiliensi dan tangguh. 

Airlangga mengungkapkan, situasi global saat ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi Indonesia untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien. 

"Kami menyampaikan tindak lanjut arahan Presiden khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif," lanjutnya. 

Menko Airlangga melanjutkan, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi l, pemerintah menerapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku 1 juli 2026 mendatang. 

Dia menyebutkan, Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan bbm berbasis fosil sebesar 4 juta kilo liter dan ini dalam satu tahun.

Lanjut dia, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun rupiah.

"Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode my pertamina dengan batas wajar 50 liter perkendaraan, tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum, dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Menteri ESDM," tutupnya.