PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah mendata warganya yang mengalami miskin ekstrem. Ada sekitar 3.500 warga miskin ekstrem berdasarkan pendataan terakhir.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, berdasarkan musyawarah kelurahan yang dihimpun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem sekitar 3.500 orang. Kemiskinan ekstrem ini berisiko terkena stunting.

"Kami terus memantau dan mengidentifikasi bidang usaha masyarakat tersebut. Sehingga kami bisa membuat program-program agar mereka bisa lebih baik ke depannya," ujarnya, Selasa (26/9).

Sebelumnya, sebanyak 708 kepala keluarga (KK) mengalami miskin ekstrem di Pekanbaru. Kriteria miskin ekstrem itu adalah penghasilan di bawah Rp322.000 per kapita (setiap orang).

"Mengenai kemiskinan ekstrem, kami sudah melakukan pendataan. Data kemiskinan desil I (kelompok tertentu dalam DTKS) sebanyak 30.000 orang," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru Idrus, Rabu (19/7).

Namun, Dinsos langsung melakukan pendataan warga yang miskin ekstrem. Pendataan guna mengetahui data sebenarnya.

"Hasilnya, kami peroleh 3.926 jiwa atau 708 Kepala Keluarga (KK) yang sangat miskin ekstrem. Salah satu kriteria miskin ekstrem adalah penghasilannya di bawah Rp322.000 per kapita (setiap orang)," jelas Idrus.

Kriteria miskin lainnya adah punya anak 5 orang dengan gaji hanya Rp1,5 juta per bulan. Kalau anaknya hanya dua orang, itu bukan miskin ekstrem.

"Kami sudah rapat di Bappeda Riau. Hasil rapat itu yakni mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT)," ungkap Idrus.

Masing-masing warga miskin ekstrem ini ditambah penghasilannya oleh pemerintah daerah berupa bantuan uang tunai Rp100.000 atau Rp150.000. Porsi BLT ini, Pemprov Riau bantu 50 persen dan Pemko Pekanbaru 50 persen.

"Namun, BLT ini hanya bagian dari rencana jangka pendek. Pilihan lainnya, kami membuat pelatihan agar mereka bisa membuka usaha," ucap Idrus.  (Advertorial)