PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun telah memulai aktivitasnya di hari pertama. Seluruh jajaran Pemko Pekanbaru dikumpulkan guna membahas hal-hal yang menjadi prioritas dituntaskan sesegera mungkin.

Di hari pertama, Muflihun dengan jajaran Pemko Pekanbaru langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di aula pertemuan Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Selasa (24/5). Dalam rapat tersebut, Muflihun mengingatkan agara jajaran Pemko berkomitmen untuk memajukan Pekanbaru ke arah yang lebih baik.

"Ada delapan poin yang menjadi prioritas penting untuk dibenahi, antara lain penuntasan masalah banjir, perbaikan jalan, persampahan, tunjangan kinerja (tukin) ASN, insentif ketua RT-RW, penerangan jalan, penataan pasar tradisional dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting itu masalah jalan rusak, banjir dan sampah," tegasnya.

Permasalahan banjir, jalan rusak dan sampah perlu dituntaskan sesegera mungkin. Ia juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau terkait permasalahan jalan rusak.

"Saya tak mau lagi masyarakat mengeluhkan sampah, banjir, dan jalan rusak. Segera kita akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait beserta camat dan lurah untuk mendeteksi masalah ini," ucap Muflihun.

Jajaran Pemko Pekanbaru harus mencari tahu penyebabnya dan segera diselesaikan. Karena, persoalan sampah, banjir, dan jalan rusak menjadi perhatian gubernur Riau.

"Saya minta dukungan dan kerja samanya menuntaskan permasalahan tersebut. Intinya, saya ingin membawa Kota Pekanbaru ke arah yang lebih baik," sebut Muflihun.

Di samping itu, ia juga ingin Adipura direbut kembali seperti saat menjabat sebagai camat Sukajadi pada 2009. Kebersihan Kota Pekanbaru adalah prioritas pemerintah daerah kala itu.

Kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil menyatakan bahwa ia segera membahas permasalahan banjir, sampah, dan jalan rusak dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Saya minta OPD terkait beserta camat dan lurah untuk menyiapkan strategi penanganannya. Awal pekan depan harus dipresentasikan kepada Pj wali kota," tegasnya.