PEKANBARU (RA) - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli hadir pada Kuliah Umum Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Senin (14/9/2026).
Kegiatan bertema "Sinergi Hukum, Teknologi Informasi dan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Data di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdampak" itu menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan sebagai Pemateri.
Dikatakan Zulkifli, pilihan tema ini sangat dekat dengan kebutuhan pemerintah daerah, bagaimana menggunakan data untuk memperbaiki pelayanan, sekaligus menjaga hak masyarakat.
"Saat ini, kebutuhan terhadap data sangat konkret. Di mana pelayanan perlu diperkuat, siapa yang harus didahulukan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki keadaan masyarakat," kata Zulkifli.
Karena itu, katanya, arah pemanfaatan data di Riau harus membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat, dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita perlu memperkuat keterhubungan informasi dari puskesmas hingga rumah sakit, sekaligus kesesuaiannya dengan SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan," ucap Zulkifli.
Dikatakannya, bagi Provinsi Riau, keterhubungan informasi tersebut diperlukan dalam membantu membaca kebutuhan obat, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Informasi itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang paling dibutuhkan.
"Dalam pengembangan sistem, kemudahan kerja petugas juga harus menjadi perhatian. Pencatatan perlu disederhanakan agar waktu tenaga kesehatan lebih banyak tersedia untuk melayani pasien. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada berkurangnya waktu tunggu, lancarnya rujukan, dan cepatnya tindak lanjut kepada warga. Kebutuhan itu juga berlaku dalam menghadapi risiko lingkungan," ungkapnya.
Terlebih lagi, kata Zulkifli, data titik panas, kualitas udara, dan laporan gangguan kesehatan perlu dianalisis bersama. Dengan demikian, informasi lingkungan dapat membantu menentukan kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penyampaian peringatan kepada masyarakat.
"Di sinilah kerja sama pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, dan media mempunyai peran yang saling menguatkan. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari seluruh upaya tersebut. Karena itu, sistem pelayanan perlu dibangun dengan tujuan penggunaan data yang jelas, pembatasan akses, dan tanggung jawab pengelolaan yang tegas. Untuk penelitian dan publikasi, identitas pribadi harus dilindungi sesuai ketentuan," ungkapnya.
Ke depannya, kata Zulkifli, pemanfaatan kecerdasan buatan juga perlu disiapkan dengan matang. Penggunaannya harus melalui pengujian yang memadai, memperhatikan kondisi masyarakat setempat, serta tetap berada dalam pengawasan tenaga yang kompeten.
"Layanan digital juga harus dapat dijangkau warga di pesisir, kepulauan, dan perdesaan. Pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi perlu tersedia. Kemajuan pelayanan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan Riau ke depan membuka ruang pengabdian yang luas bagi mahasiswa. Di mana, saat ini membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami data, ahli teknologi yang memahami proses pelayanan, serta tenaga hukum dan komunikasi yang mampu menjaga hak warga dan menjelaskan informasi secara benar.
"Kemampuan bekerja bersama itulah yang perlu tumbuh sejak di bangku kuliah. Melalui penelitian, praktik lapangan, dan pengabdian masyarakat, persoalan daerah dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus sumber solusi. Saya berharap agenda hari ini dapat memperluas pendidikan hukum, meningkatkan literasi kesehatan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya," pungkasnya.